Badung, MCI News – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pendataan Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi Dinas Sosial Kab. Badung bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Utara, Jumat (31/1).
Hadir Camat Kuta Utara Putu Eka Permana, Forkopim Kecamatan Kuta Utara, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Putu Sri Yuniarti, perwakilan Dinas PUPR, para Lurah dan Perbekel se-Kuta Utara, Forum BPD, Kepala Lingkungan, Kelian Dinas, Forum LPM, para Surveyor dan undangan lainnya.
Wabup Ketut Suiasa dalam arahannya mengatakan bahwa pemerintahan saat ini sedang dalam proses peralihan pemerintahan dari skala nasional dari Presiden. Begitu juga dengan pemerintahan di daerah ada Gubernur dan juga Bupati terpilih yang dipaparkan dalam visi dan misinya, hal ini harus disinkronkan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan desa. Ini bukan pekerjaan mudah, butuh komitmen bersama, butuh pengaturan strategi yang harmonis di semua tingkatan.
“Menyikapi itu semua kita harus peka terhadap isu strategis nasional yang menjadi prioritas yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang disebut visi misi program Sad Cita ada penekanan aksentuasi khusus yang ditekankan oleh pemerintah pusat, bagaimana indonesia bisa mewujudkan kemandirian energi, kemandirian pangan dan penegakan hukum. Maka politik anggaran di daerah sampai dengan tingkat desa harus mampu menjabarkan program-program serta kebijakan pemerintah pusat. Kemandirian Energi untuk di Bali kecil untuk bisa kita wujudkan namun kemandirian pangan itu jadi kewajiban dan keharusan karena ini sudah ada balancing program yang dituangkan dalam program pemberian makanan bergizi gratis,” ucapnya.
Berkaitan dengan penegakan hukum kedepan benar benar harus berhati hati karena bapak presiden sudah berulang kali mengatakan akan melaksanakan bersih-bersih. “Kita semua di segala tingkatan dalam mengelola anggaran pengguna anggaran untuk selalu berhati-hati, selalu menggunakan manajemen resiko dalam pengelolaan anggaran,”pintanya.
Camat Kuta Utara Putu Eka Permana mengatakan bahwa Rakor ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dengan semua lembaga dan pemangku kepentingan yang ada diwilayah Kecamatan Kuta Utara. Banyaknya permasalahan yang terjadi seperti masalah kemacetan, pengelolaan sampah, kesemrawutan kabel Wifi dan PLN, banjir yang kerap terjadi pada musim hujan, serta kesenjangan sosial.
Semua isu dan permasalahan yang terjadi itu harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius mengingat Kuta Utara adalah salah destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. “Saya mengajak semua berperan aktif baik kelian Dinas, Kaling, Perbekel dan semua stakeholder untuk berkomitmen bagaimana bisa mewujudkan Kuta Utara dan khususnya Canggu menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman dan layak dikembangkan jadi destinasi wisata berkelas dunia,” ucapnya.(WWN)
