Surabaya, MCI News – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berniat menyampaikan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan hingga stunting. Ia juga akan menyampaikan keluhannya mengenai data warga miskin yang tak sinkron antara instansi satu dengan lainnya, yakni Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial Kota Surabaya.
“Ini akan kami sampaikan pada saat retret, akan kami diskusikan ya. Karena kan tidak mungkin ada tiga lembaga yang memiliki data kemiskinan berbeda, makanya itu yang nanti akan saya sampaikan di forum itu,” tutur Eri, Senin (17/2/2025).
Hal itu disampaikan Eri saat mengonfirmasi keikutsertaannya dalam acara retret kepala daerah terpilih, yang akan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Bukan hanya soal itu, Eri juga akan memaparkan berbagai program yang akan dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lima tahun ke depan. Eri juga mengaku akan menyampaikan perencanaan penganggaran hingga pencairan keuangan Pemkot Surabaya.
Dirinya juga berharap, retret nanti menjadi momen yang bisa menjadi wadah yang tepat untuk menyatukan pemikiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Inilah waktunya pemerintahan ini bersatu, dan tidak lagi membedakan mana pemerintah pusat dan mana pemerintah daerah,” tuturmantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Eri juga menjelaskan, permasalahan kemiskinan selama ini terkendala soal keterbatasan akses data nomor induk kependudukan (NIK). Sebab, menurutnya, selama ini pemerintah daerah kesulitan ketika akan memberikan intervensi kepada warga miskin karena keterbatasan untuk mengakses data NIK.
“Bagaimana kita bisa tahu dalam satu keluarga miskin itu yang umur produktif berapa, itu kan kita tidak tahu. Inilah yang akan kami sampaikan dalam retret nanti,” sebutnya.
Dengan demikian, Eri berharap pertemuan antar kepala daerah dalam kegiatan retret mendatang bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing daerah.
“Dan juga diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga bisa menurunkan kemiskinan dan stunting secara signifikan,” pungkasnya.
