Badung, MCI News – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2025-2030 I Wayan Adi Arnawa bersama Bagus Alit Sucipta (Adi Cipta) menyampaikan pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin 3 Maret 2025.
Suet Adi Cipta menyampaikan visi-misi Badung lima tahun kedepan yang lebih fokus mewujudkan pariwisata berkualitas dan penjabarannya melalui ‘Sapta Kriya Adi Cipta’.
Di hadapan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekretaria Pemerintha Kabupaten serta seluruh pejabat Pemkab Badung, Bupati Adi Arnawa menyampaikan, Adi Cipta telah menetapkan visi Badung lima tahun kedepan yaitu ‘Mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi yang diberi nama ‘Sapta Kriya Adi Cipta’. Terdiri dari; pertama, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, seni, adat dan budaya Bali. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kab. Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.
Keempat, mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. Kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru. Keenam, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Ketujuh, meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.
Dalam mendukung visi-misi tersebut, Adi Cipta telah menyiapkan beberapa program prioritas di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan, pengadaan air bersih dan menangani masalah sampah.
Soal kemacetan lalu lintas, dia telah merencanakan pembukaan jalan baru, melanjutkan rencana jalan yang telah ada, serta peningkatan ruas jalan yang hampir seluruhnya memerkukan pengadaan tanah, sehingga harus ada anggaran yang cukup besar. Berkenaan dengan pengadaan air bersih perpipaan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga yang tumbuh pesat di wilayah Kuta dan Kuta Selatan, akan direalisasikan menggunakan skema bussines to bussines (B to B) antara Perumda Air Minum Tirta Mangutama dengan pihak swasta.
“Saat ini sedang dalam proses penyelesaian/tindak lanjut hasil review oleh BPKP terhadap feasibility study (FS) yang diajukan pihak swasta. Kami menargetkan, pada akhir tahun 2025, masalah air bersih perpipaan di Badung Selatan dapat tertangani dengan tuntas. Demikian pula berkenaan dengan penyediaan air bersih perdesaan juga menjadi prioritas kami,” terangnya.
Selanjutnya berkenaan dengan penanganan sampah, segera mengoptimalkan operasionalisasi TPS3R di desa dengan dukungan intervensi teknologi untuk mengurangi semaksimal mungkin adanya residu yang dibuang ke TPA Suwung.
Mengantisipasi penutupan TPA Suwung, kedepan direncanakan kerjasama B to B dengan kalangan swasta nasional untuk mengolah sampah menggunakan teknologi tinggi, sehingga tidak lagi membebani APBD.
Pada bidang infrastruktur, ian juga telah merancang berbagai program peningkatan mutu pendidikan, perluasan cakupan pelayanan kesehatan Krama Badung Sehat, perlindungan terhadap kelompok rentan sosial (lansia, veteran dan penyandang disabilitas) serta memberi bantuan uang hari raya kepada kepala keluarga pada hari raya Galungan, Idul Fitri, Waisak, Natal dan Imlek masing-masing sebesar Rp2 juta, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adi Cipta juga berupaya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi wilayah dan sumber daya manusia setempat. Membangun ‘Taman Kreativitas’ di setiap desa sebagai wahana terintegrasi bagi para siswa/generasi muda hingga warga lanjut usia untuk beraktivitas dan berkreasi. “Taman kreativitas desa ini akan dibangun dengan prototipe yang sama serta dilengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai.”
Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan pelayanan publik akan segera dilakukan digitalisasi birokrasi. “Hal ini kami lakukan dalam upaya membangun dan memperkuat sistem informasi sebagai implementasi dari kebijakan kami untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
