Jakarta, MCI News – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Penetapan itu diumumkan dalam sidang isbat berdasarkan hisab posisi hilal di 33 titik lokasi di Indonesia yang menunjukkan belum memenuhi kriteria.
“Hasil sidang isbat yang dilakukan tertutup menyatakan hilal belum terlihat. Maka disepakati 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam konferensi pers ‘Penetapan 1 Syawal 1446 H’ di Kemenag di Jakarta, Sabtu 29 2025.
Menag Nasaruddin mengatakan, posisi hilal di berbagai lokasi di Indonesia belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Menurut ketetapan MABIMS, hilal dikatakan terlihat (imkanur rukyat) apabila tingginya mencapai 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
Kemenag melakukan rukyatul hilal penentu 1 Syawal 1446 di 33 titik lokasi di seluruh Indonesia. Setiap provinsi memiliki satu titik pemantauan, kecuali Provinsi Bali yang tidak menggelar rukyat, karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi 1947 Saka.
Pengumuman Kemenag itu memastikan perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H tahun ini berjalan serentak, karena organisasi Muhammadiyah sebelumnya sudah menetapkan pada tanggal yang sama.
Keputusan diambil setelah anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag Cecep Nurwendaya memastikan hilal belum memenuhi kriteria untuk masuk 1 Syawal 1446 H.
“Di seluruh wilayah Indonesia, posisi hilal pada 29 Ramadan 1446 H berada di bawah ufuk. Dapat disimpulkan di wilayah NKRI, hilal awal Syawal mustahil teramati, sehingga 1 Syawal 1446 H jatuh bertepatan dengan hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” kata Cecep di Auditorium H.M. Rasjidi Kemenag Jakarta.
Cecep menyatakan, hasil pemantauan hilal dari seluruh Indonesia melaporkan tidak satupun terlihat adanya hilal atau bulan baru. Karena itu, Ramadan 1446 H akan digenapkan 30 hari, sehingga Idulfitri jatuh pada Senin 31 Maret 2025.
Sidang isbat dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persis, perwakilan negara sahabat dan lainnya.
