Komisi C DPRD Jawa Timur memberikan lampu hijau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ingin mengajukan penambahan penyertaan modal. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusdi usai menggelar rapat Badan Musyawarah DPRD Jatim pada Selasa (27/5/2025).
Hanya saja, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu meminta pihak BUMD agar membuat rencana bisnis yang jelas. Sejauh ini, menurut Adam, dari BUMD-BUMD di Jatim yang akan mengajukan tambahan modal baru PT BPR, selain itu belum ada.
“Bagi BUMD-BUMD yang ingin mendapatkan tambahan penyertaan modal monggo-monggo saja, selama business plan mereka jelas. Jangan minta tambahan modal tapi sampai sekarang kinerjanya tidak jelas,” ujar Adam.
Adam mengatakan, kalau kinerjanya tidak jelas minta tambahan modal, maka DPRD Jatim juga pasti akan memberikan perhatian. Karena itu, ia menuntut BUMD yang ingin mendapatkan tambahan modal agar memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu.
“Kalau sudah bagus kinerjanya, maka DPRD tidak akan keberatan memberikan tambahan modal,” terangnya.
Pernyataan Adam ini didasarkan pada sejumlah anak perusahaan dari BUMD-BUMD tersebut yang kolaps. Ia menilai, situasi ini terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki rencana bisnis yang jelas, manajemen yang kurang baik, dan SDM yang kurang professional.
Adapun beberapa anak perusahaan BUMD Jatim diketahui terancam atau mengalami kesulitan keuangan, seperti PT Kasa Husada Wira Jatim, Gresik Migas yang terancam kolaps.
“Kami dari Komisi C itu mempertimbangkan kinerja lantaran ada anak Perusahaan BUMD itu yang sampai kolaps. Apakah hal seperti itu harus dipertahankan? Kinerja-kinerja perusahaan tersebut harus diperbaiki, mulai sumber daya manusianya, sistemnya dan instrument lainnya,” ujarnya.
Sebelum meminta penambahan modal, Adam meminta BUMD-BUMD tersebut melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan. Dari situ kemudian DPRD Jatim mengetahui rencana bisnis mereka.
“Dari laporan itu, kami bisa menilai mereka layak atau tidak mendapatkan tambahan modal. Kalau rencana bisnis mereka tidak jelas, kenapa kita harus menambah modal. Perbaiki dulu sistemnya, manajemennya dan SDM-nya,” sebutnya.
Mengenai keluhan BUMD mengenai alat yang mereka miliki sudah ketinggalan dibanding punya swasta, sehingga dalam beberapa hal mereka sulit bersaing, Adam justru balik mempertanyakan apa yang mereka lakukan saat BUMD-BUMD itu mengalami surplus.
“Kemarin ke mana saja saat surplus? Kenapa tidak ada pembiayaan maintenance, kenapa tidak mereka tidak berpikir jangka panjang, bahwa setiap tahun, setiap periode, mesin itu harus selalu diperbarui. Kenapa baru sekarang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, baru kemudian membanding-bandingkan dengan perusahaan lain yang sudah modern?” tanya Adam.
Adam menjelaskan, bahwa melalui rapat Banmus hari ini kami mencoba untuk memperbaiki kondisi BUMD-BUMD tersebut melalui tiga hal, yakni kinerjanya, manajemennya dan sumber daya manusianya.
