Jakarta, MCI News – Pemerintah pusat memprioritaskan perlindungan dan pembangunan kawasan pantai utara Jawa Tengah untuk mengatasi banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah, Senin (04/05/2026) seperti yang dikutip di website humas.jatengprov.go.id.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat ini menandai dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantura Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penanganan wilayah pesisir dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerawanan.
“Kita identifikasi yang paling rentan adalah Jakarta, Semarang, dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” ucapnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa kajian pembangunan di wilayah Jawa Tengah telah rampung dan siap memasuki tahap implementasi.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulo nuwun kepada kami sejak tujuh bulan yang lalu,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah prioritas di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan tersebut.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan segera ada pembangunan giant sea wall,” ujarnya.
Selain sebagai upaya mitigasi banjir rob, pembangunan ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan pesisir.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan menjelaskan bahwa penanganan Pantura akan dibagi berdasarkan segmentasi wilayah dengan fokus awal pada kawasan Kendal–Semarang.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Ia menambahkan, sejumlah kajian teknis telah dilakukan, mulai dari penyelidikan tanah, pengukuran batimetri, hingga pemetaan topografi dasar perairan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah melakukan berbagai langkah pengelolaan pesisir, seperti rehabilitasi mangrove melalui program Mageri Segoro, pembangunan tanggul laut, serta pengembangan kawasan konservasi perairan.
Dengan panjang garis pantai mencapai lebih dari 1.100 kilometer, kawasan Pantura Jawa Tengah menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus wilayah yang rentan terhadap bencana pesisir. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan program perlindungan pesisir secara berkelanjutan.
