Jakarta, MCI News – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong peningkatan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Rp2.000 triliun untuk memperluas akses modal dan mempercepat pelaku usaha naik kelas. Dorongan tersebut disampaikan dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/08/2026) seperti yang dikutip di website ekon.go.id, bersamaan dengan penguatan digitalisasi sebagai bagian dari pengembangan ekosistem UMKM yang lebih inklusif.
Airlangga menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara tahunan, sedangkan inflasi Juli 2026 tercatat 2,28 persen.
Indikator lainnya juga menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level 116,8, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur kembali masuk zona ekspansif di level 50,2, sementara cadangan devisa Indonesia mencapai USD145,3 miliar.
Dalam konteks pembiayaan UMKM, kredit yang disalurkan kepada sektor tersebut mencapai Rp1.519,1 triliun pada Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 1,05 persen secara tahunan atau meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Mei 2026 yang berada di level 0,60 persen.
Pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum memperoleh modal dalam skala memadai. Karena itu, Airlangga mengusulkan peningkatan target pembiayaan UMKM menjadi Rp2.000 triliun dari posisi sekitar Rp1.500 triliun.
Airlangga juga menyoroti perkembangan inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan, indeks inklusi keuangan meningkat dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026, sedangkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen.
“Saya mengapresiasi terkait dengan inklusi, angkanya, literasi sudah naik, inklusi naik, tinggal kesejahteraannya bisa dikejar. Sekarang kan financial welfare yang dikejar. Jadi mereka sudah literate, sudah inklusif, punya rekening. Tapi kemampuan mereka untuk membaca, melakukan investasi dan lain-lain. Nah itu yang dikejar untuk berikutnya,” ungkap Airlangga.
Menurut Airlangga, peningkatan akses keuangan perlu berjalan bersama dengan peningkatan kemampuan UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan belum cukup apabila pelaku usaha belum mampu memanfaatkan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi.
Selain pembiayaan, pemerintah mendorong digitalisasi sebagai instrumen untuk memperkuat aktivitas usaha UMKM. Penggunaan QRIS telah mencapai 66 juta pengguna dengan 44 juta gerai merchant, sehingga transaksi digital dapat menjadi bagian dari pencatatan aktivitas usaha.
Data transaksi digital tersebut juga berpotensi membantu lembaga keuangan menilai kelayakan usaha melalui credit scoring. Pemerintah berharap rekam jejak transaksi dapat membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya belum memenuhi kriteria perbankan.
Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas. Airlangga mendorong UMKM memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) serta berbagai layanan digital untuk mendukung kegiatan usaha dan membuka peluang peningkatan pendapatan.
Pemerintah juga mengaitkan penguatan kapasitas UMKM dengan Program Magang Nasional. Program tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pengembangan usaha.
Airlangga menekankan bahwa pelaku UMKM perlu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan mempertahankan pasar. Pengalaman negara lain, menurut pemerintah, dapat menjadi bahan pembelajaran dalam membangun ekosistem usaha yang memungkinkan UMKM berkembang berdampingan dengan perusahaan berskala besar.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus membangun ekosistem pembiayaan yang dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Penguatan kapasitas usaha juga menjadi bagian penting agar pembiayaan menghasilkan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.
“Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembiayaan benar-benar memberikan dampak bagi pengembangan usaha dan perekonomian nasional,” pungkas Haryo.
