Bogor, MCI News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mendukung proses pemulihan hingga mereka dapat kembali bekerja, mengembangkan usaha, dan mandiri secara ekonomi. Langkah itu menjadi bagian dari sinergi lintas lembaga yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (11/08/2026).
Kemnaker menjalankan kerja sama tersebut bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Sinergi itu dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak perlu terbuka bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Menurutnya, orang yang telah menyelesaikan rehabilitasi membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kembali berkontribusi sesuai kemampuan.
“Pemulihan bukan akhir dari proses. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka perlu memiliki kesempatan untuk kembali bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri,” ujar Yassierli.
Yassierli menjelaskan proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis. Dukungan setelah rehabilitasi juga diperlukan agar penyintas dapat menata kembali kehidupan, memperoleh penghasilan, dan membangun kepercayaan diri ketika kembali ke lingkungan sosial.
Karena itu, Kemnaker akan menyediakan pelatihan berbasis kompetensi yang menyesuaikan kebutuhan dunia kerja. Program tersebut diarahkan untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan peserta ketika mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
“Yang kami siapkan bukan hanya pelatihannya, tetapi juga bagaimana setelah memiliki kompetensi mereka bisa mendapatkan akses menuju pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri,” katanya.
Bagi peserta yang memilih bekerja di perusahaan, Kemnaker dapat memfasilitasi akses penempatan dengan mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan pemberi kerja. Sementara peserta yang memilih berwirausaha dapat memperoleh pembekalan keterampilan teknis, pengetahuan kewirausahaan, dan pendampingan sesuai bidang usaha yang dikembangkan.
Menurut Yassierli, keberlanjutan program tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Ia juga menilai lingkungan yang inklusif perlu dibangun agar penyintas yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat kembali menjalani kehidupan tanpa stigma yang menghambat proses reintegrasi sosial.
Pendekatan tersebut menempatkan akses ekonomi sebagai salah satu bagian dari proses pascarehabilitasi. Dengan keterampilan dan kesempatan kerja yang sesuai, penyintas dapat memiliki pilihan untuk kembali memasuki pasar kerja atau membangun sumber pendapatan secara mandiri.
Yassierli optimistis kolaborasi antarlembaga dapat membuka lebih banyak peluang bagi penyintas penyalahgunaan narkoba. Pemerintah ingin memastikan proses rehabilitasi berlanjut dengan dukungan yang membantu peserta membangun kehidupan produktif setelah menyelesaikan tahapan pemulihan.
“Kesempatan kedua harus kita berikan. Ketika mereka sudah menjalani proses pemulihan, kita perlu memastikan ada jalan bagi mereka untuk kembali produktif dan mandiri,” ujar Yassierli.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan penyalahgunaan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, BNN tidak dapat menjalankan seluruh upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika seorang diri.
“BNN tidak bisa hadir sendiri dalam hal ini. Karena itu, kolaborasi dan dukungan dari kementerian serta lembaga terkait menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika,” ujar Suyudi.
