Denpasar, MCI News – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional berbasis kompetensi. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungan tersebut saat menerima jajaran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jayasabha, Denpasar, Rabu (12/08/2026), dengan harapan perubahan sistem dapat mempercepat masyarakat memperoleh layanan medis sesuai kebutuhan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda jaminan kesehatan nasional, mulai dari reformasi sistem rujukan, pembiayaan pelayanan kesehatan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), hingga perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bali.
Anggota DJSN sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pemerintah perlu mengubah pola rujukan berjenjang yang selama ini dapat membuat proses pelayanan pasien menjadi panjang. Ia mendorong sistem baru yang menempatkan kompetensi fasilitas kesehatan sebagai dasar penentuan layanan.
“Sudah saatnya untuk reformasi. Kita perlu memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Kalau sekarang berbasis rujukan dan prosesnya panjang, ke depan kita perlu berbasis kompetensi,” ujar Kunta.
Melalui sistem berbasis kompetensi, pasien dapat memperoleh pelayanan langsung pada fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medis. Pilihan fasilitas tersebut mencakup rumah sakit dengan kompetensi madya, utama, maupun paripurna.
“Apakah madya, utama, paripurna, langsung saja. Apa keperluan pasien dan lebih cepat ditangani. Ini perubahan mindset,” katanya.
DJSN berharap Bali dapat menjadi salah satu daerah awal yang menerapkan konsep tersebut. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan untuk mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan agar sistem rujukan dapat berjalan lebih efektif.
Selain membahas reformasi rujukan, Kunta mengapresiasi perkembangan kepesertaan jaminan sosial di Bali. Kepesertaan JKN di Pulau Dewata telah mencapai sekitar 88 persen dan pertumbuhannya berada di atas persentase nasional.
“Kami tentu mengapresiasi Bapak Gubernur sebagai kepala daerah. Kepesertaan jaminan nasional meningkat dan tumbuh lebih tinggi dari persentase nasional,” ujar Kunta.
DJSN juga mendorong penerapan KRIS untuk memastikan masyarakat memperoleh standar pelayanan rawat inap yang lebih setara. Kunta menyoroti kondisi kamar rawat inap yang menampung terlalu banyak pasien dan mendorong penerapan standar maksimal empat tempat tidur dalam satu kamar dengan fasilitas pendukung, termasuk kamar mandi di dalam.
“Dengan segala fasilitasnya, masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama,” katanya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif rencana reformasi sistem rujukan berbasis kompetensi. Menurutnya, perubahan tersebut dapat memangkas proses pelayanan yang panjang dan memudahkan masyarakat mendapatkan perawatan sesuai kebutuhan.
“Ini perlu perubahan regulasi. Pasti saya support. Karena memudahkan masyarakat. Saya sangat setuju dan dukung,” tegas Koster.
Koster menyebut Bali memiliki sejumlah dasar kebijakan untuk mendukung penerapan sistem tersebut. Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya telah memiliki Pergub Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) serta kebijakan mengenai rujukan terintegrasi.
“Kalau sudah ada Perpres tentu lebih bagus. Jadi di Bali relatif baik, meskipun saya terus dorong untuk lebih baik dan lebih baik lagi,” ujarnya.
Koster menegaskan peningkatan layanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memperluas jumlah peserta JKN. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang baik, termasuk kenyamanan ketika menjalani perawatan di rumah sakit.
“Terus saya dorong untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Pelayanan juga kita perhatikan agar masyarakat, pasien masuk rumah sakit lebih nyaman,” kata Koster.
Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong peningkatan Universal Health Coverage (UHC). Perluasan kepesertaan JKN berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Koster menilai penguatan sektor kesehatan memiliki hubungan dengan pengembangan pariwisata Bali. Pemerintah daerah tengah mendorong konsep pariwisata berbasis kesehatan atau health tourism dengan mengembangkan layanan medis yang berpotensi menarik wisatawan mancanegara.
“Kalau layanan kesehatan kita terus meningkat jadi berdaya saing, wisatawan mancanegara bisa mencari layanan kesehatan di Bali,” ujar Koster.
Pengembangan layanan kesehatan, reformasi sistem rujukan, perluasan JKN, dan penerapan KRIS menjadi bagian dari agenda peningkatan sistem kesehatan di Bali. Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus memperkuat daya saing layanan medis di Bali.
