Bekasi, MCI News – Kementerian Agama (Kemenag) membenahi tata kelola data siswa madrasah untuk memastikan penerbitan ijazah berjalan tepat waktu dan tidak terkendala persoalan administrasi. Langkah tersebut dibahas dalam forum evaluasi penerbitan ijazah di Jatibening, Bekasi, Rabu (12/08/2026) seperti yang dikutip di website kemenag.go.id, dengan fokus pada ketertiban data sejak siswa masuk madrasah, sinkronisasi EMIS dan Dapodik, serta pembagian tugas penyelesaian masalah di setiap jenjang.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Nyayu Khodijah mengatakan penyelesaian persoalan ijazah harus dilakukan sejak sumber masalah muncul. Kemenag tidak ingin kendala administrasi baru ditangani ketika siswa sudah menyelesaikan pendidikan.
“Yang penting bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi mencegah supaya masalah itu tidak berulang. Lakukan analisis akar masalah, lalu lakukan juga analisis penyelesaian masalahnya,” ujar Nyayu dalam forum evaluasi penerbitan ijazah di Jatibening, Bekasi, Rabu (12/08/2026).
Menurut Nyayu, pencatatan data siswa sejak awal menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan penerbitan ijazah. Salah satu data yang harus segera tersedia adalah Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
“Data awal itu, mulai dari NISN, harus diterbitkan dari awal supaya tidak menjadi masalah di ujung. Ini jadi masalah di ujung karena tidak tertib di awal,” tegasnya.
Kemenag mendorong madrasah menyelesaikan pendataan siswa baru pada awal tahun ajaran. Untuk siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas X Madrasah Aliyah (MA) yang mulai masuk pada Juli, data siswa diharapkan sudah tercatat paling lambat Agustus.
“Ketika siswa masuk di awal, paling lama dua minggu atau tiga minggu, sudah ter-input semua datanya,” ungkapnya.
Selain ketertiban pendataan, Kemenag menyoroti kebutuhan sinkronisasi antara Education Management Information System (EMIS) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sinkronisasi diperlukan agar data yang tercatat dalam sistem madrasah dapat terhubung dengan sistem pendidikan nasional dan tidak menimbulkan hambatan pada proses administrasi siswa.
“Bagaimana caranya sinkronisasi dengan Dapodik itu sehingga jangan sampai masuk data EMIS tetapi tidak bisa masuk di Dapodik. Artinya, standar Dapodik itu harus kita samakan dengan EMIS,” katanya.
Nyayu juga meminta pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, Kantor Wilayah Kemenag, kantor Kemenag kabupaten/kota, dan madrasah. Menurut dia, koordinasi berjenjang dapat mempercepat penanganan persoalan data yang muncul di daerah.
Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Abdul Basit mengatakan sebagian persoalan penerbitan ijazah di daerah masih berkaitan dengan pendataan. Karena itu, tim EMIS dilibatkan dalam penyelesaian kendala yang membutuhkan penanganan teknis.
“Nanti teman-teman dari Kanwil yang akan bertemu langsung ketika ada kendala EMIS. Maka kita hadirkan teman-teman EMIS dan juga dari tim pusat, kemudian kita selesaikan bersama karena ada irisan semuanya,” katanya.
Forum tersebut mempertemukan unit pusat dan daerah Kemenag, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta madrasah dari berbagai wilayah Indonesia. Pertemuan membahas persoalan penerbitan ijazah sekaligus menyusun langkah penyelesaian yang dapat diterapkan secara lebih terstruktur.
Kemenag juga mulai menyiapkan pencegahan untuk penerbitan ijazah tahun berikutnya. Pemerintah ingin mengurangi penyelesaian masalah secara kasuistis dengan memperbaiki tata kelola data sejak siswa pertama kali masuk madrasah.
Melalui pendataan yang lebih tertib, sinkronisasi sistem, dan koordinasi antara pusat serta daerah, Kemenag menargetkan persoalan administrasi data tidak lagi menghambat siswa madrasah dalam memperoleh ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
