Palangka Raya, MCI News – Kementerian Kehutanan memperkuat kapasitas pendamping Perhutanan Sosial dalam penatausahaan hasil hutan dan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pelatihan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi PNBP (SIPNBP). Kegiatan berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Rabu (12/08/2026) untuk meningkatkan kemampuan pendamping dalam membantu masyarakat mengelola hasil hutan secara legal dan berkelanjutan seperti yang dikutip di website kehutanan.go.id.
Kegiatan yang digelar Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palangka Raya tersebut diikuti pendamping Perhutanan Sosial pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Tengah serta perwakilan Balai Perhutanan Sosial.
Peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan penatausahaan hasil hutan dan PNBP serta praktik penggunaan SIPUHH dan SIPNBP. Penguatan kemampuan tersebut diarahkan agar pendamping dapat meneruskan pengetahuan teknis kepada masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah masing-masing.
Kepala BPHL Wilayah XII Palangka Raya, Secunda S. Santoso, mengatakan penguasaan kedua sistem tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pendampingan di tingkat tapak.
“Melalui kegiatan ini, pendamping tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan penatausahaan hasil hutan dan PNBP, tetapi juga praktik langsung pengoperasian SIPUHH dan SIPNBP. Pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat ditransfer kepada masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah masing-masing,” kata Secunda.
Menurut Secunda, kemampuan teknis pendamping dapat membantu masyarakat menjalankan penatausahaan hasil hutan secara mandiri sekaligus memenuhi kewajiban PNBP sesuai peraturan yang berlaku.
Sekretaris Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Waluyo Budi Santoso, menilai pendamping memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat penerima akses kelola Perhutanan Sosial memahami aspek pengelolaan hutan dan administrasinya.
“Perhutanan Sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pendamping tidak hanya memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada kelompok Perhutanan Sosial, tetapi juga perlu membantu masyarakat memahami aspek administrasi dan tata kelola hasil hutan,” ujar Waluyo.
Kementerian Kehutanan juga mengaitkan penguatan kapasitas tersebut dengan upaya meningkatkan ketertiban penatausahaan hasil hutan dan optimalisasi PNBP sektor kehutanan. Kebijakan itu tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029.
Pemerintah turut memperkuat ketentuan PNBP melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
SIPNBP digunakan untuk mendukung layanan bagi wajib bayar PNBP sektor kehutanan, termasuk penerbitan kode billing, pemeriksaan status pembayaran, dan pencetakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sistem tersebut terhubung dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.
Sementara itu, SIPUHH mendukung proses penatausahaan hasil hutan agar pencatatan dan pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan. Pemahaman terhadap kedua sistem tersebut menjadi bekal bagi pendamping saat memberikan asistensi kepada kelompok Perhutanan Sosial.
Peserta dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kotawaringin Barat, Pinki Oktania, mengatakan pelatihan tersebut membantu pendamping menghadapi persoalan administrasi yang ditemui masyarakat di lapangan.
“Pelatihan ini sangat membantu tugas kami di lapangan. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi hasil hutan dan PNBP, terutama dalam penggunaan aplikasi. Dengan praktik langsung, kami menjadi lebih siap untuk membimbing masyarakat agar dapat mengelola hasil hutan secara legal, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan,” ujar Pinki.
Narasumber dari Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan, Teguh Suryono, menjelaskan bahwa kegiatan menitikberatkan pada praktik agar pendamping dapat menggunakan sistem secara tepat saat memberikan pembinaan.
“Pelatihan ini difokuskan pada praktik agar pendamping memiliki kemampuan yang memadai ketika memberikan asistensi kepada kelompok Perhutanan Sosial di lapangan. Dengan pendamping yang mampu mengoperasikan SIPUHH dan SIPNBP, proses pembinaan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih efektif,” kata Teguh.
Penguatan kapasitas pendamping diharapkan meningkatkan ketertiban administrasi hasil hutan, kepatuhan terhadap kewajiban PNBP, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan akses kelola Perhutanan Sosial. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola hutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan.
