Jakarta, MCI News – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus memperbaiki kinerja dan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (01/09/2026) seperti yang dikutip di website dpr.go.id.
Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus refleksi perjalanan DPR selama 81 tahun. Ia mengangkat tema ‘DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif’.
Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir dalam agenda tersebut, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin. Puan memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati.
Puan mengawali pidatonya dengan menekankan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. “Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menetapkan pilihan yaitu bahwa Indonesia dibangun sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum,” kata Puan di awal pidatonya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berkembang berdasarkan karakter dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. “Demokrasi kita harus tumbuh dari kepribadian bangsa sendiri, berakar pada semangat kebersamaan, permusyawaratan, gotong royong, dan cita-cita keadilan sosial,” tutur Puan.
Menurut Puan, usia 81 tahun tidak hanya menunjukkan perjalanan waktu DPR RI, tetapi juga mencerminkan proses panjang lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan mandat konstitusional. “Angka tersebut bukan sekadar statistik, bukan pula sekadar penanda berlalunya waktu. 81 tahun adalah bentangan waktu yang berisikan perjuangan, ruang tempat bangsa ini berdinamika dan berdialektika untuk bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.
Puan kemudian mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan proses perbaikan yang berkelanjutan. “Demokrasi adalah proses yang terus hidup, bertumbuh bersama masyarakat, diuji oleh perubahan zaman, dikoreksi oleh pengalaman, dan disempurnakan dari generasi ke generasi, agar kekuasaan negara tetap berpijak pada kehendak dan kepentingan rakyat,” jelas Puan.
Ia menyebut DPR perlu memastikan kedaulatan rakyat tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu. Menurutnya, aspirasi warga harus masuk dalam proses pengambilan kebijakan dan hasil kerja parlemen harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPR RI terus membangun dan menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup dimaknai sebatas hak untuk memilih dalam pemilu,” imbuhnya.
Perkembangan teknologi digital juga mengubah hubungan masyarakat dengan lembaga perwakilan. Puan mengatakan masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan secara lebih cepat dan terbuka.
“Di era keterbukaan informasi dan teknologi digital, tuntutan terhadap kinerja DPR RI tersebut menjadi semakin nyata. Jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek,” sebut Puan.
“Aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik, kebijakan dapat diawasi secara lebih terbuka, dan masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk terlibat dalam percakapan publik,” tambahnya.
Puan menilai kondisi tersebut menuntut DPR untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen harus diarahkan pada kepentingan publik.
“Inilah yang terus diperjuangkan dan disempurnakan oleh DPR RI melalui fungsi-fungsinya yaitu untuk menghadirkan kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.
Ia juga mengakui masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas kerja parlemen. Puan menyatakan DPR terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.
“DPR RI juga menyadari bahwa masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen,” kata Puan.
“Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan, kritik, dan berbagai kalangan masyarakat,” lanjut cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Puan menekankan kepercayaan publik harus dibangun melalui kesesuaian antara aspirasi yang diterima, kebijakan yang dibuat, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh unsur DPR terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja.
“81 tahun DPR RI bukanlah titik akhir sebuah perjalanan. Tetapi merupakan momentum untuk memperkuat pengabdian, berbenah diri, memperkuat kepercayaan rakyat, dan terus menyempurnakan demokrasi Indonesia,” urai Puan.
Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh anggota DPR bekerja bersama agar lembaga tersebut mampu menghadirkan perubahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. “Marilah kita, DPR RI, pada usia yang ke-81 tahun ini, terus mawas diri dan kita kerja bersama menjadikan DPR RI yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat,” ajak Puan.
“81 tahun DPR RI bukanlah tentang sudah seberapa jauh DPR RI berjalan, tetapi tentang sudah seberapa dekat perjalanan kita dengan rakyat,” tambah mantan Menko PMK itu.
Secara khusus, Puan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan berbagai masukan dari rakyat bagi DPR selama ini. “Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaannya, kritik, serta dukungan yang diberikan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ungkap Puan.
