Jakarta, MCI News – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaparkan sejumlah program pembangunan dalam penilaian tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat. Pemaparan yang berlangsung pada Selasa (01/09/2026) itu menyoroti program kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi dan penciptaan lapangan kerja seperti yang dikutip di website humas.jatengprov.
Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. menyampaikan langsung arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah dalam tahapan penilaian tersebut. Jateng sebelumnya berhasil masuk tiga besar provinsi dalam PPD 2026 bersama Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Dalam presentasinya, Luthfi menjelaskan konsep Trisula Pembangunan yang menjadi salah satu kerangka pembangunan Jawa Tengah. Konsep itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan tata kelola pemerintahan dan kesinambungan perencanaan sebagai penopang ketiga agenda tersebut. Pemprov Jateng memaparkan sejumlah indikator sebagai gambaran hasil pembangunan yang telah berjalan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat 5,80 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen pada periode yang sama.
Di sisi lain, angka kemiskinan Jawa Tengah tercatat 9,21 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,3 persen. Pemprov Jateng terus mengarahkan kebijakan pembangunan untuk menekan kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Sektor investasi menjadi salah satu bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun, sedangkan pada semester I 2026 nilainya telah mencapai Rp59,94 triliun.
Investasi tersebut juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga semester I 2026, sekitar 213 ribu tenaga kerja telah terserap melalui kegiatan investasi di Jawa Tengah.
Pada bidang kesehatan, Pemprov Jateng mengandalkan program Dokter Spesialis Keliling atau Speling untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sejak 2025 hingga 27 Agustus 2026, program tersebut telah berjalan 1.607 kali di 1.466 desa dan kelurahan dengan jumlah sasaran lebih dari 128 ribu orang.
Pemprov Jateng juga menjalankan intervensi kemiskinan melalui sejumlah program. Langkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan rumah, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pekerjaan.
Luthfi mengatakan capaian masuk tiga besar PPD 2026 memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan. Ia menilai proses penilaian juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kesinambungan kebijakan dari tingkat pusat hingga desa.
“Kita tetap optimistis. Ini memberikan semangat dalam membuat perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” ucapnya didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yusmanto.
Menurut Luthfi, pembangunan daerah membutuhkan arah yang jelas dan kesinambungan antartingkat pemerintahan. RPJMN perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD dan kemudian dijalankan melalui program prioritas hingga tingkat kabupaten, kota, dan desa.
“Misalnya mengentaskan kemiskinan, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan masuknya Jateng ke tiga besar PPD 2026 menunjukkan adanya perhatian terhadap proses pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, minimal hari ini kita sudah diundang untuk masuk tiga besar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Jawa Tengah setidaknya mendapat apresiasi,” ucapnya.
Sumarno menjelaskan proses penilaian tidak hanya membahas program yang telah dijalankan. Dewan juri juga menggali dampak program tersebut terhadap masyarakat.
“Suasananya lebih banyak diskusi, karena teman-teman di panitia menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau diskusi biasanya yang dilihat adalah dampaknya, apa yang kita lakukan nanti dirasakan bersama,” ujarnya.
Penilaian tahap III PPD 2026 Jawa Tengah dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Ignasius Jonan, Djohermansyah Djohan, dan Restuardy Daud. Hasil penilaian akan menjadi bagian dari proses penentuan provinsi terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2026.
