Jakarta, MCI News – Pemprov Jawa Timur memperkuat upaya pelindungan anak di ruang digital melalui inovasi Perisai Anak yang dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin dalam Seminar Implementasi Proyek Perubahan di ASN Corporate University, LAN RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (01/09/2026) seperti yang dikutip di website kominfo.jatimprov.. Program tersebut telah melibatkan 39 stakeholder dan menjangkau 460 anak melalui komunikasi bersama anak dan orang tua.
Perisai Anak merupakan ekosistem pelindungan anak di ruang digital yang diinisiasi Pemprov Jawa Timur dengan jargon “Tumbuh Aman di Ruang Digital”. Program ini menggabungkan edukasi, kampanye publik, koordinasi lintas sektor, pengembangan layanan, serta uji coba layanan digital untuk memperkuat keamanan anak ketika menggunakan teknologi.
Sherlita menjelaskan, jumlah stakeholder yang terlibat dalam implementasi Perisai Anak meningkat dari 26 menjadi 39 pihak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sistem pelindungan anak yang tidak hanya bertumpu pada satu perangkat daerah.
Selama dua bulan pelaksanaan, tim Perisai Anak telah menjalankan 21 kegiatan jangka pendek dan empat kegiatan jangka menengah. Berbagai kegiatan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat, kampanye publik, koordinasi antarpihak, pengembangan layanan, hingga uji coba layanan berbasis digital.
Program itu juga melakukan komunikasi dengan anak dan orang tua. Hingga tahap pelaksanaan tersebut, sebanyak 460 anak telah terjangkau melalui kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman dan pelindungan anak di ruang digital.
Dari sisi keberlanjutan, Pemprov Jawa Timur mengarahkan Perisai Anak masuk dalam Draft Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak atau RAD PPA Jawa Timur 2026–2030. Pemerintah menargetkan integrasi program tersebut di 38 kabupaten/kota pada 2030.
Rencana pengembangan Perisai Anak mencakup penguatan Cerdas Digital, pengembangan dan diseminasi konten edukasi, serta pemanfaatan program di tingkat kabupaten dan kota. Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan penguatan regulasi melalui Perda Jatim dan RaperGub Jatim tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.
Pelaksanaan program turut memperoleh publikasi melalui 70 pemberitaan yang tersebar di 18 media nasional. Sementara dari aspek pengembangan kompetensi, sebanyak 20 anggota Tim Efektif yang berasal dari perwakilan eselon 3, eselon 4, dan staf ikut menjalankan proyek perubahan tersebut.
Tim tersebut memperoleh total 53 sertifikat pengembangan kompetensi. Pengembangan kapasitas itu menjadi bagian dari pelaksanaan proyek yang menempatkan kolaborasi dan peningkatan kemampuan aparatur sebagai unsur pendukung keberlanjutan program.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono selaku mentor menilai pelindungan anak menghadapi tantangan baru seiring meningkatnya aktivitas anak di ruang digital. Ia menyebut regulasi saja tidak cukup untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat muncul melalui penggunaan teknologi.
“Pelindungan anak tidak cukup hanya dengan undang-undang. Di ruang digital, kita membutuhkan sistem keamanan siber yang kuat,” ujar Sekda Adhy.
Menurut Adhy, Pemprov Jawa Timur mengambil inisiatif membangun ekosistem pemerintahan digital untuk mendukung pelindungan anak. Pemerintah mengembangkan pendekatan tersebut melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah dan lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil inisiatif membangun ekosistem pemerintahan digital terkait pelindungan anak. Ini kita bangun melalui kolaborasi lintas OPD dan lintas sektor,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Kominfo, perangkat daerah terkait, unsur perlindungan anak, UNICEF, serta sejumlah institusi akademik seperti King’s College dan Sydney Western University.
Adhy juga mendorong penggunaan dashboard atau aplikasi yang sederhana dan menarik agar mudah digunakan anak maupun orang tua. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko penggunaan teknologi atau kecanduan digital sejak dini.
Pemprov Jawa Timur kemudian mengarahkan integrasi Perisai Anak dengan lingkungan pendidikan. Dinas Pendidikan akan mendukung penerapannya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, sedangkan Kemenag Jatim diarahkan untuk mendukung penerapan di madrasah.
Pemerintah juga mendorong penerapan program di tingkat kabupaten dan kota untuk jenjang SMP dan SD. Langkah tersebut bertujuan memperluas jangkauan pelindungan anak sehingga tidak berhenti pada tingkat pemerintahan provinsi.
Sementara itu, Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik selaku penguji menilai Perisai Anak memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas. Ia mendorong agar inovasi tersebut tidak hanya diterapkan di Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan pelindungan anak secara nasional.
“Perisai Anak ini sangat krusial. Jangan hanya berhenti di Jawa Timur, tetapi harus bisa dikampanyekan menjadi gerakan nasional,” tuturnya.
Andi juga menekankan pentingnya mempertahankan hubungan personal dalam proses transformasi digital. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari tetap membutuhkan komunikasi langsung, terutama dalam hubungan antara orang tua dan anak.
“Walaupun birokrasi sedang bertransformasi menuju otomatisasi digital, sentuhan kemanusiaan atau personal touch tidak boleh hilang,” ujarnya.
Ia menyebut Perisai Anak berpotensi direplikasi di berbagai kabupaten dan kota. Program tersebut juga memiliki peluang untuk dikembangkan ke tingkat nasional maupun internasional.
“Perisai Anak memiliki potensi untuk direplikasi di kabupaten/kota dan memiliki peluang untuk diikutsertakan dalam penghargaan internasional seperti United Nations Public Service Awards,” ungkapnya.
Sherlita menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan. Karena itu, pendekatan pelindungan perlu mengikuti perkembangan ruang digital agar anak tetap memperoleh lingkungan yang aman ketika memanfaatkan teknologi.
“Kita tidak bisa membendung teknologi, namun kita tidak bisa membiarkan anak-anak masuk belantara digital,” pungkasnya.
Pada agenda yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Iwan yang juga menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur turut memaparkan proyek perubahan. Ia membawa inovasi Jatim Melesat yang berfokus pada tata kelola perdagangan luar negeri dan pengembangan ekosistem ekspor Jawa Timur yang terintegrasi serta berdaya saing global.
