Bogor, MCI News – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Selasa (01/09/2026) seperti yang dikutip di website setneg.. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan serta penyaluran bantuan kapal bagi masyarakat nelayan di berbagai daerah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kedua menteri menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan program pemerintah yang menyasar masyarakat pesisir. Pemerintah menempatkan pembangunan Kampung Nelayan dan dukungan sarana melaut sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” ujar Seskab.
Pembahasan mengenai Kampung Nelayan menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut. Program itu diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan yang lebih layak sekaligus menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Pembangunan Kampung Nelayan juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas secara lebih produktif. Pemerintah mendorong agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan, tetapi juga memberikan dampak terhadap kehidupan dan kegiatan ekonomi warga pesisir.
Selain membahas pembangunan kawasan, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pendistribusian bantuan kapal untuk nelayan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap kapasitas nelayan dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor kelautan.
“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” tutur Seskab.
Dukungan sarana produksi menjadi salah satu faktor penting dalam aktivitas nelayan. Ketersediaan kapal yang memadai dapat membantu masyarakat pesisir menjalankan kegiatan melaut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Pemerintah juga mendorong koordinasi lintas kementerian agar program untuk masyarakat pesisir berjalan secara terpadu. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki peran dalam mendukung agenda pembangunan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Sinergi antarlembaga diperlukan agar pembangunan Kampung Nelayan dan distribusi bantuan kapal dapat berjalan sesuai sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan secara langsung.
“Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian agar pengembangan Kampung Nelayan dan berbagai dukungan bagi nelayan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir,” ucapnya.
