Banda Aceh, MCI News – Provinsi Aceh didorong menjadi model nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah Jaenal Effendi saat memberikan pembinaan kepada ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Rabu (02/09/2026) seperti yang dikutip di website kemenhaj.
Jaenal menilai Aceh memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah. Salah satu praktik yang menjadi perhatian ialah pengelolaan Baitul Asyi atau Rumah Aceh yang memberikan tambahan dana sebesar 2.000 riyal kepada jemaah asal Aceh.
“Aceh ini menjadi tolok ukur, menjadi contoh dan teladan bagi kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini harus kita jaga dan tingkatkan, khususnya dari sisi ekonomi haji,” ujar Jaenal.
Menurut Jaenal, pengalaman Aceh dalam mengelola berbagai potensi ekonomi haji perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Ia menempatkan penguatan ekonomi haji sebagai salah satu bagian dari Tri Sukses Haji, bersama keberhasilan ritual atau spiritual serta sukses peradaban dan keadaban.
Pengembangan ekonomi tersebut diarahkan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan haji dan umrah juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri.
Salah satu program yang didorong Ditjen PE2HU ialah pengembangan platform oleh-oleh haji. Platform tersebut dapat menjadi ruang bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah untuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jemaah.
Aceh juga diminta mulai memetakan UMKM yang memiliki potensi untuk mendukung ekosistem ekonomi haji. Produk seperti suvenir, batik Aceh, makanan khas daerah, serta kebutuhan jemaah perlu mendapatkan pembinaan agar memiliki kualitas dan kapasitas produksi yang sesuai.
Selain meningkatkan kualitas produk, pemerintah mendorong pelaku UMKM mempersiapkan aspek tata kelola usaha dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar. Langkah tersebut penting agar produk daerah tidak hanya menjadi komoditas lokal, tetapi dapat terhubung dengan rantai ekonomi haji dan umrah.
Jaenal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Perbankan, koperasi, lembaga wakaf, perguruan tinggi, serta pelaku usaha dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Dalam pembinaan ASN dan PPPK tersebut, Jaenal turut meminta aparatur Kementerian Haji dan Umrah mengubah pola kerja agar tidak hanya berfokus pada pelayanan administratif. Aparatur juga perlu berperan sebagai penggerak melalui fungsi enabling, empowering, dan protecting.
Enabling berarti membuka peluang serta menciptakan ruang agar potensi masyarakat dapat berkembang. Empowering berfokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat serta UMKM. Sementara protecting diwujudkan melalui pendampingan, kemudahan regulasi, dan pemberian solusi bagi masyarakat.
“Kita harus menjadi enabler yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi empowerer yang membuat masyarakat mampu, karena Kementerian Haji hadir untuk melakukan fungsi protektif,” tegas Jaenal.
Dalam sesi dialog, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, Iqbal, menyampaikan sejumlah inisiatif yang tengah dikembangkan di daerah. Salah satunya berupa kerja sama dengan Bank Aceh untuk menghadirkan layanan perbankan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh serta rencana pengembangan koperasi.
Jaenal meminta berbagai inisiatif tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan mitra strategis. Ia menilai keterhubungan antara pemerintah, lembaga keuangan, koperasi, UMKM, perguruan tinggi, dan lembaga wakaf dapat memperkuat fondasi ekonomi haji dan umrah.
Penguatan ekosistem ekonomi haji di Aceh juga berkaitan dengan upaya memperluas manfaat bagi masyarakat. Dengan pengembangan UMKM dan rantai pasok produk lokal, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha di daerah.
