Jambi, MCI News – Pemerintah pusat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi dengan meningkatkan dukungan terhadap satgas darat dan udara. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, di ruang rapat Bandara Sultan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Rabu (02/09/2026) seperti yang dikutip di website BNPB. Penguatan operasi diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah munculnya titik api baru, serta mengendalikan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kualitas udara.
Dalam rapat tersebut, BNPB membahas sejumlah bentuk dukungan bagi personel yang masih bertugas di lapangan. Salah satu dukungan berupa bantuan keuangan melalui pemberian uang semangat bagi petugas gabungan yang menjalankan operasi penanganan karhutla.
Dukungan itu mencakup personel TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, relawan, hingga masyarakat yang ikut membantu proses pemadaman. BNPB menilai keberadaan satgas darat memiliki peran penting karena personel dapat langsung menjangkau lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman dan pendinginan.
“Memang kesimpulannya, dari sejumlah analisa dari lapangan, Satgas Darat ini harus maksimal. Sehingga kami akan siapkan dukungan keuangan ya,” terang Suharyanto.
Saat ini, sebanyak 5.984 personel tercatat terlibat dalam operasi pemadaman dan pendinginan karhutla di Jambi. Pemerintah mengarahkan penguatan personel tersebut berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi sebelumnya yang menunjukkan efektivitas penanganan langsung di lokasi kebakaran.
“Berdasarkan analisa operasi-operasi yang telah dilaksanakan, satgas darat ini memang cara paling efektif dalam pemadaman. Sehingga penguatan satgas darat perlu dilakukan untuk mendukung operasi pemadaman,” jelas Kepala BNPB.
Selain mengandalkan kekuatan di darat, BNPB tetap mengoptimalkan operasi udara. Pemerintah mengerahkan dua helikopter untuk patroli udara dan empat helikopter water bombing guna membantu pemadaman dari udara.
Suharyanto juga meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) tetap berjalan meskipun peluang pertumbuhan awan hujan relatif kecil. Upaya tersebut diarahkan untuk mengantisipasi perkembangan karhutla sekaligus membuka peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Penggunaan helikopter water bombing juga diminta menyesuaikan kondisi lapangan. Jika situasi membutuhkan penanganan terpusat, seluruh unit dapat diarahkan ke satu lokasi untuk mempercepat proses pemadaman.
BNPB juga menyalurkan dukungan logistik dan peralatan kepada sejumlah wilayah terdampak. Bantuan tersebut mencakup Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, serta BPBD Provinsi Jambi.
Berdasarkan data hingga Selasa (01/09/2026), luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai 1.776,56 hektare. Penanganan kemudian berfokus pada tujuh titik api dengan luas keseluruhan sekitar 13 hektare.
Dari total luasan yang menjadi fokus penanganan tersebut, petugas telah memadamkan sekitar lima hektare. Sementara delapan hektare lainnya masih menjalani proses pemadaman dan pendinginan.
“Mudah-mudahan ya yang 8 hektar hari ini dipadamkan ini betul-betul padam dan tidak ada lagi titik api,” harap Suharyanto.
Setelah rapat koordinasi, Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah pejabat terkait melakukan patroli udara menggunakan pesawat Cessna Caravan. Pemantauan tersebut bertujuan melihat langsung perkembangan kondisi karhutla sekaligus mencocokkan informasi titik panas dengan kondisi aktual di lapangan.
Dari pemantauan udara, tim menemukan satu titik api yang diduga merupakan kebakaran baru di wilayah Lubuk Ruso, Kabupaten Batang Hari. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan secara berkala karena kondisi titik panas dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.
“Tadi saya bersama Menteri Kehutanan dan Gubernur telah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan udara. Dari hasil pemantauan, kami menemukan satu titik yang diduga merupakan kebakaran baru, meskipun skalanya masih kecil. Pemantauan seperti ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan luasan lahan yang terbakar setiap harinya. Data dari SiPongi kemudian dikonfirmasi melalui patroli udara untuk memastikan apakah titik panas tersebut merupakan kebakaran atau sumber panas lainnya. Dengan demikian, perkembangan karhutla dapat terus dipantau secara real-time,” jelas Suharyanto.
Pemantauan melalui data SiPongi dan patroli udara menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan informasi titik panas sesuai dengan kondisi faktual. Langkah tersebut juga membantu petugas menentukan prioritas lokasi yang membutuhkan penanganan lebih cepat.(hep)
