Semarang, MCI News – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) sebagai salah satu upaya membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya lebih terjangkau. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengurus dan pengawas KBJS di Kota Semarang pada Rabu (02/09/2026) seperti yang dikutip di website humas.jatengprov..
Ahmad Luthfi menekankan agar koperasi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai tempat transaksi kebutuhan pokok. Menurutnya, KBJS harus mampu memberikan manfaat langsung kepada pekerja dan keluarganya melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih kompetitif.
“Orientasinya bukan sekadar program. Orientasinya adalah kebutuhan buruh terpenuhi dan buruh lebih sejahtera,” ucap Gubernur saat menerima audiensi Pengawas dan Pengurus KBJS di Kota Semarang pada Rabu, 2 September 2026.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Gubernur meminta pengelola KBJS membangun akses langsung dengan petani, grosir, dan produsen. Pola tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga koperasi mampu menawarkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas barang.
“Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harganya harus harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan, seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan membantu pengembangan koperasi melalui pemetaan lokasi berdasarkan kawasan perusahaan dan industri. Pemprov Jateng menyiapkan asistensi, akses permodalan, serta fasilitasi pertemuan antara koperasi dengan pemasok kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut diarahkan agar keberadaan koperasi dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pekerja di luar komponen pengupahan. Dengan harga kebutuhan yang lebih terjangkau, pekerja diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga tanpa mengubah ketentuan upah yang berlaku.
Pemprov Jateng juga membuka peluang agar KBJS menjadi model pengembangan koperasi pekerja di kawasan industri lainnya. Perusahaan didorong menyediakan ruang yang memungkinkan koperasi menjangkau lebih banyak pekerja dan menjalankan layanan secara berkelanjutan.
KBJS sendiri berdiri sejak Mei 2025 dan mulai menjalankan penjualan kebutuhan pokok pada Juli 2026. Saat ini koperasi tersebut menyediakan 36 jenis barang dan mendapatkan dukungan dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS Luqmanul Hakim mengatakan, koperasi terus dikembangkan sebagai instrumen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menyebut kebutuhan primer menjadi salah satu alasan utama buruh membutuhkan keberadaan koperasi.
“Yang sangat diharapkan teman-teman buruh adalah bisa membeli barang di bawah harga pasar dengan kualitas yang sama. Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” ucapnya seusai audiensi.
Luqmanul menyambut arahan pemerintah untuk memperluas akses koperasi terhadap produsen dan pemasok. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus memenuhi kebutuhan anggota secara lebih konsisten.
Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Desy Arijani menjelaskan, pemerintah telah mendampingi KBJS sejak proses pendirian, pengurusan perizinan, hingga penyediaan tempat usaha. Pendampingan selanjutnya akan diarahkan pada penguatan usaha dan peningkatan jumlah anggota.
“Untuk tahap awal, kami mendorong koperasi fokus pada barang yang perputarannya cepat, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Barang-barang itu dibutuhkan anggota (pada) setiap bulan, sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” ucapnya.
Selain penjualan kebutuhan pokok, KBJS mulai mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Pemerintah akan terus mendorong penambahan anggota, penguatan permodalan, serta diversifikasi layanan agar koperasi dapat memenuhi kebutuhan pekerja secara lebih luas.
