Jakarta, MCI News – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (01/09/2026) seperti yang dikutip di website kemendikdasmen. Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas pendidikan, termasuk wajib belajar 13 tahun, revitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta dukungan bagi guru dan peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan usulan tersebut dalam pembahasan anggaran bersama Komisi X DPR RI. Komisi X kemudian menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.
“Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun, untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian,” ujar Abdul Mu’ti.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Pagu Anggaran Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif yang berada di angka Rp58,24 triliun.
Menurut Abdul Mu’ti, alokasi yang telah ditetapkan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan berbagai program prioritas pendidikan. Pemerintah selanjutnya membawa pagu tersebut beserta usulan tambahan Rp157,76 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran hingga memperoleh kesepakatan DPR RI.
“Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Mendikdasmen.
Komisi X DPR RI memberikan dukungan terhadap pembahasan tambahan anggaran tersebut. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menyatakan fraksinya menyetujui pagu anggaran 2027 sekaligus usulan tambahan yang diajukan Kemendikdasmen.
“Kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju atas pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dan usulan tambahan anggarannya dengan berharap kualitas layanan pendidikan kita semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Hoerudin Amin. Ia menyatakan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen.
“Kami Fraksi PAN menyampaikan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggarannya, semoga terealisasi dan menjadi kenyataan,” ungkapnya.
Dalam rincian usulan, Program Wajib Belajar 13 Tahun memperoleh porsi terbesar, yakni Rp115,25 triliun. Selanjutnya, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran mendapat Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar, serta Program Dukungan Manajemen Rp2,77 triliun.
Tambahan anggaran tersebut juga mencakup perluasan revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu satuan pendidikan. Pemerintah juga mengarahkan anggaran untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP serta memperluas bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
“Perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100 ribu satdik sesuai arahan Bapak Presiden, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid,” jelasnya.
Selain peserta didik dan satuan pendidikan, Kemendikdasmen mengusulkan penguatan dukungan bagi guru. Program tersebut mencakup keberlanjutan bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru hingga jenjang S1/D4.
“Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1/D4,” ujarnya.
