Surabaya, MCI News – Lima perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya meraih penghargaan Public Service for Impact of The Year Jawa Timur 2026 dalam ajang Surabaya Marketing Festival di The Sheraton Hotel Surabaya, Kamis (03/09/2026). Penghargaan tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kualitas, inovasi, dan dampak pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Lima perangkat daerah yang menerima penghargaan tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Kepala Dinkominfo Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, proses penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh MarkPlus. Tim penilai tidak hanya memeriksa administrasi maupun materi paparan pemerintah, tetapi juga melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kepada warga.
“Penilaiannya dilakukan secara independen, bahkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka melihat langsung bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat,” kata Eddy.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya. Tim melihat pelayanan administrasi kependudukan, respons DPKP terhadap laporan warga melalui layanan 112, pelayanan perizinan DPMPTSP, hingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni oleh DPRKPP.
Pengelolaan pengaduan masyarakat juga menjadi bagian dari evaluasi. Pemkot Surabaya dinilai dari kemampuannya menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan warga, termasuk upaya penyelesaian aduan dalam waktu 1 x 24 jam.
Selain pelayanan secara langsung, proses evaluasi turut memperhatikan percakapan dan respons masyarakat di media sosial. Indikator tersebut memberikan gambaran mengenai pengalaman warga ketika berinteraksi dengan layanan pemerintah serta respons publik terhadap kinerja perangkat daerah.
Eddy mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh menghentikan upaya Pemkot Surabaya dalam memperbaiki pelayanan. Menurutnya, karakter Surabaya sebagai kota metropolitan dengan masyarakat yang beragam membutuhkan sistem pelayanan yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat.
“Pelayanan publik di Kota Surabaya harus inklusif. Artinya, bisa dijangkau oleh semua golongan dan seluruh warga masyarakat tanpa hambatan,” ujarnya.
Pemkot Surabaya juga mengembangkan digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan. Pemerintah mulai mengarahkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelayanan berbasis data, termasuk pengembangan layanan perizinan yang dilakukan DPMPTSP.
“Yang pertama adalah digitalisasi. Kemudian, di tahun 2026 ini kita juga mulai mengarah ke pemanfaatan AI. Di DPMPTSP sudah mulai dikembangkan pelayanan berbasis AI untuk mendukung proses perizinan,” jelasnya.
Penggunaan teknologi tersebut berjalan bersama rencana integrasi data pemerintah melalui konsep satu data dan satu peta. Pemkot Surabaya menempatkan integrasi data sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan, menentukan prioritas program, serta merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus mengintegrasikan seluruh data dalam satu data dan satu peta. Itu yang akan menjadi dasar Pemerintah Kota untuk melakukan perencanaan pembangunan dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Menurut Eddy, integrasi data memungkinkan pemerintah melihat persoalan masyarakat secara lebih terperinci. Pemerintah tidak cukup menggunakan angka agregat ketika menangani persoalan seperti pengangguran, tetapi perlu mengetahui karakteristik warga yang belum bekerja, jumlahnya, serta kebutuhan yang mereka perlukan.
“Ketika kita ingin melakukan pengentasan pengangguran, kita harus memiliki data yang jelas. Siapa yang menganggur, jumlahnya berapa, dan kebutuhannya seperti apa. Dengan data yang terintegrasi, intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.(hep)
