Semarang, MCI News – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerja sama dengan enam Universitas Islam Negeri (UIN) di Jawa Tengah untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sinergi tersebut dibahas saat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, menerima Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah di Semarang pada Rabu (02/09/2026) seperti yang dikutip di website humas.jatengprov.
Pertemuan itu membahas tindak lanjut nota kesepahaman yang sebelumnya telah terjalin antara Pemprov Jawa Tengah dan enam UIN. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi juga memetakan sejumlah program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan lingkungan, hingga penguatan sumber daya manusia.
Ketua Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah yang juga Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim, mengatakan perguruan tinggi Islam negeri siap mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah. Ia berharap kerja sama yang sudah berjalan dapat segera masuk pada tahap pelaksanaan program yang lebih terukur.
“Kami siap support (mendukung) program Gubernur dan kami ingin program apa pun di Pemprov juga melibatkan Universitas Islam Negeri di Jateng,” ucap Ketua Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah, Zaenal Mustakim, usai acara.
Menurut Zaenal, UIN di Jawa Tengah memiliki sejumlah bidang keahlian yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Perguruan tinggi juga dapat berperan melalui literasi keagamaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan UMKM, serta fasilitasi sertifikasi halal.
“Kami bidang kajiannya kan keislaman, jadi literasi keagamaan menjadi salah satu fokus utama. Kita juga punya program pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi dan UMKM, juga soal sertifikasi halal,” ucapnya.
Program sertifikasi halal menjadi salah satu bidang yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait. Kerja sama tersebut dinilai relevan dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah, termasuk penguatan konsep wisata ramah muslim.
Selain sertifikasi halal, sejumlah UIN menawarkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. UIN Raden Mas Sahid Surakarta, misalnya, menyiapkan pengembangan pendidikan profesi dan vokasi yang berfokus pada komunitas digital dan media.
Sementara itu, UIN Salatiga mengembangkan program pengolahan sampah bersama Pemerintah Kota Salatiga. Program tersebut diarahkan untuk membantu menjawab kebutuhan pengelolaan sampah melalui perencanaan yang lebih matang dan dukungan lintas lembaga.
Forum pertemuan tersebut juga dihadiri Rektor UIN Walisongo Semarang Musahadi, Rektor UIN Raden Mas Sahid Surakarta Toto Suharto, Rektor UIN Sunan Kudus Abdurahman Kasdi, Wakil Rektor 1 UIN Salatiga Miftahudin, serta Wakil Rektor 3 UIN Saizu Purwokerto Sunhaji.
Gubernur Jawa Tengah meminta setiap UIN menindaklanjuti program potensial melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diperlukan agar kerja sama perguruan tinggi dan pemerintah tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ahmad Luthfi secara khusus menyoroti pengembangan pendidikan vokasi karena program tersebut berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Ia meminta pengelola program segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah agar lulusan memiliki akses yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Vokasi itu penting, nanti langsung koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Jateng, agar terserap kebutuhan industri atau perusahaan,” ucapnya.
Selain vokasi dan pengolahan sampah, Pemprov Jawa Tengah juga melanjutkan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Program tersebut menyasar wilayah yang menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem dengan menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah daerah menilai kolaborasi tersebut perlu menghasilkan dampak yang dapat diukur. Karena itu, setiap kegiatan kerja sama akan membutuhkan evaluasi untuk melihat efektivitas program serta manfaat yang diterima masyarakat.
“Intinya setiap kegiatan kita harus berorientasi pada hasil, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nanti harus ada evaluasi,” ucapnya.(hep)
