Jakarta, MCI News – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 melalui penguatan investasi, stabilitas ekonomi makro, dan reformasi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (01/09/2026) seperti yang dikutip di website setneg.
Pemerintah menempatkan target pertumbuhan 6 persen sebagai salah satu sasaran utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Untuk mencapai target itu, pemerintah mendorong percepatan investasi hingga 7 persen agar aktivitas ekonomi dan penciptaan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Menkeu.
Purbaya menjelaskan pemerintah akan mengandalkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Danantara dalam memperkuat investasi. Pemerintah akan menjalankan peran sebagai katalis, sementara sektor swasta menjadi penggerak utama investasi dan Danantara berfokus pada sektor strategis serta hilirisasi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional masih memiliki ketahanan. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara juga tumbuh 21,3 persen, sedangkan defisit APBN berada pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ketahanan ekonomi dan solidnya kinerja fiskal yang terus terjaga sepanjang 2026 menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027,” kata Menkeu.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Pengendalian inflasi, dukungan terhadap suku bunga yang kompetitif, serta stabilitas nilai tukar rupiah menjadi bagian dari strategi untuk menjaga daya beli dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Stabilitas ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan,” ujar Menkeu.
Selain investasi, pemerintah mengoptimalkan sektor strategis, termasuk minyak dan gas bumi. Upaya tersebut mencakup peningkatan lifting, percepatan pengembangan cadangan, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan iklim investasi hulu migas melalui kepastian berusaha, insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi.
Purbaya menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi tetap harus berjalan bersama dengan pengelolaan fiskal yang sehat. Pemerintah akan melanjutkan optimalisasi pendapatan, meningkatkan kualitas belanja, dan mengelola pembiayaan defisit secara hati-hati.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Pemerintah menjaga defisit anggaran pada level 2,40 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal,” terang Menkeu.
Asumsi dasar ekonomi makro 2027 mencakup pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Target pertumbuhan tersebut pemerintah arahkan untuk berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,3-4,87 persen, serta rasio gini mencapai 0,362-0,367.
“Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong tercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menkeu.
Dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan investasi, produktivitas, stabilitas ekonomi, dan kesinambungan fiskal sebagai instrumen utama untuk mengejar pertumbuhan 6 persen pada 2027. Kebijakan RAPBN juga diarahkan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan upaya menekan kemiskinan dan pengangguran.(hep)
