Jakarta, MCI News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi periode 2025–2026 mencapai 67,49 persen hingga bulan ke-18 atau Triwulan VI (B18). Capaian tersebut dibahas KPK bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) dalam pertemuan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (07/09/2026) seperti yang dikutip di website kpk, untuk memperkuat pengawalan program pemerintah sekaligus memastikan pencegahan korupsi berdampak pada tata kelola dan pelayanan publik.
KPK mencatat pelaksanaan aksi tersebut mencakup 15 aksi, 36 output, dan 296 milestone. Pelaksanaan agenda itu melibatkan sekitar 59 kementerian/lembaga serta 38 pemerintah provinsi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan evaluasi bersama Timnas PK penting untuk memastikan agenda pencegahan korupsi tetap berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah. Ia juga mendorong perubahan orientasi dari sekadar mengejar penyelesaian target administratif menuju perbaikan tata kelola yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ini merupakan forum penting untuk memastikan bahwa agenda pencegahan korupsi berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah,” tegas Setyo saat membuka pertemuan.
Setyo menekankan bahwa pemerintah perlu mengukur keberhasilan pencegahan korupsi berdasarkan perubahan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, penyelesaian milestone tidak cukup jika tidak menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan menutup celah penyimpangan.
“Capaian ini tidak boleh hanya berhenti pada penyelesaian milestone. Yang harus dilihat adalah bagaimana pelayanan publik yang baik dapat benar-benar dirasakan dan celah untuk korupsi semakin tertutup,” lanjut Setyo.
Ia juga menilai pengendalian dan integritas harus masuk sejak pemerintah merancang kebijakan. Pendekatan tersebut memungkinkan upaya pencegahan berjalan lebih awal, bukan baru dilakukan setelah kebijakan diterapkan.
Pertemuan Timnas PK juga membahas sejumlah agenda strategis. Pembahasan mencakup substansi pelaporan, pengawalan Program Prioritas Nasional, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi periode 2027–2028, serta arah revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono memaparkan sejumlah hasil pengawalan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pada sektor logistik, misalnya, Stranas PK mendorong penerapan single billing dan otomatisasi Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) untuk memperpendek waktu layanan pelabuhan.
“Hasil pengawasan harus dilihat dari perbaikan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya tercapainya output, tetapi bagaimana intervensi tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi,” ujar Agus.
Pada sektor kesehatan, Stranas PK mendorong penggunaan rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk mendukung pemanfaatan klaim dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara pada sektor keuangan daerah, penguatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diarahkan sebagai instrumen pengendalian kualitas belanja.
Stranas PK juga mencatat pengamanan aset negara hingga Rp16 triliun melalui penetapan garis sempadan pada 55 situs dan enam danau berdasarkan estimasi zona nilai tanah. Pengawalan turut menyasar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Untuk MBG, pengawalan mencakup ketepatan sasaran, mutu gizi, kelembagaan, serta penguatan sistem pembayaran digital. Sementara KDKMP mendapat perhatian melalui penguatan regulasi dan tata kelola, integrasi sistem informasi, pengawasan, serta peningkatan kapasitas pengelola.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy turut menyampaikan perkembangan sejumlah aksi pencegahan korupsi, termasuk pengendalian alih fungsi lahan dan tumpang tindih kawasan hutan. Bappenas mengarahkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2027–2028 agar selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional yang mencakup delapan klaster dan 60 program prioritas.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini meminta Timnas PK memperjelas isu yang perlu dieskalasikan, instansi penanggung jawab, tenggat penyelesaian, serta mekanisme pengambilan keputusan apabila target tidak tercapai. Ia juga mendorong penggunaan kerangka logis berbasis risiko dan perluasan instrumen pengelolaan konflik kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong konsolidasi regulasi, penguatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), integrasi digitalisasi tata kelola, serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data tunggal.
Forum tersebut juga menyepakati arah revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Revisi diperlukan untuk menyesuaikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta prioritas pemerintah.
“Persetujuan arah revisi ini penting agar naskah urgensi dan proses penyusunan regulasi memiliki pijakan yang sama di antara anggota Timnas PK,” ungkap Setyo sekaligus menandai kesepakatan atas kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai pemrakarsa, yakni Kementerian PPN/Bappenas.


