Jember, MCI News – Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Kabupaten Jember menyepakati rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin (07/09/2026) dan menjadi tahapan penting menuju penyusunan APBD 2027.
Bupati Jember Gus Fawait hadir dalam agenda tersebut dan mengikuti penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember Ardi Pujo Prabowo membacakan laporan hasil pembahasan di hadapan jajaran eksekutif dan legislatif.
Pembahasan KUA dan PPAS 2027 berlangsung dengan melibatkan Badan Anggaran DPRD serta TAPD. Dalam prosesnya, DPRD menampung berbagai masukan dari komisi-komisi untuk menyelaraskan kebijakan, program prioritas, serta arah penganggaran Kabupaten Jember pada tahun mendatang.
Rancangan kebijakan anggaran tersebut memuat gambaran kondisi ekonomi makro dan asumsi dasar APBD Kabupaten Jember 2027. Pemerintah daerah dan DPRD kemudian menggunakan kerangka tersebut sebagai bagian dari penyusunan arah pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.
Pada sisi pendapatan, rancangan APBD Jember 2027 memproyeksikan penerimaan sekitar Rp4,5 triliun. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer.
Sementara itu, kebutuhan Belanja Daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,5 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai prioritas pembangunan yang telah disusun.
Untuk pos pembiayaan daerah, pemerintah daerah memproyeksikan anggaran sekitar Rp900 miliar. Angka tersebut menjadi bagian dari struktur rancangan APBD yang selanjutnya masih akan mengikuti tahapan pembahasan dan penyusunan dokumen anggaran berikutnya.
Selain menyepakati substansi KUA dan PPAS, Badan Anggaran DPRD memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah. DPRD menekankan pentingnya menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan penganggaran agar kebijakan fiskal yang disusun tetap berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja. Penguatan efisiensi, efektivitas, serta pengendalian dalam pelaksanaan anggaran menjadi perhatian agar penggunaan keuangan daerah dapat berjalan secara terukur dan sesuai sasaran.
Optimalisasi pendapatan daerah turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Upaya meningkatkan penerimaan dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Jember sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang memadai dalam membiayai program prioritas.
Kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dan TAPD selanjutnya menjadi dasar formal untuk penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD. Tahapan tersebut kemudian berlanjut menuju penyusunan RKA-SKPD hingga Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Badan Anggaran DPRD meminta seluruh hasil pembahasan dan catatan yang telah disepakati tetap menjadi acuan pada tahapan berikutnya. Pemerintah daerah juga perlu menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar kebijakan APBD 2027 dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif tersebut.
“Alhamdulillah, pembahasan KUA dan PPAS 2027 berjalan dengan lancar dan harmonis antara pihak eksekutif serta legislatif. Catatan maupun penekanan dari Badan Anggaran juga sangat bagus karena sudah sejalan dengan program prioritas Kabupaten Jember dan keinginan kita bersama,” ungkap Bupati Jember, Gus Fawait.
Kesepakatan KUA-PPAS belum menjadi penetapan APBD 2027 secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD masih harus menjalani tahapan lanjutan hingga rancangan APBD memperoleh persetujuan sesuai mekanisme penganggaran daerah.
Dengan proyeksi pendapatan sekitar Rp4,5 triliun, belanja Rp5,5 triliun, dan pembiayaan sekitar Rp900 miliar, pembahasan pada tahap berikutnya akan menentukan bagaimana program prioritas pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam rincian anggaran masing-masing perangkat daerah.


