Surabaya, MCI News – Pemerintah Kota Surabaya mendapat apresiasi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur setelah melakukan verifikasi lapangan terhadap pengaduan warga mengenai ketidaksesuaian data desil. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Proses verifikasi itu menjadi perhatian setelah Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat 3.283 pengaduan hingga September 2026.
Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Pemerintah menggunakan hasil pengecekan sebagai bahan usulan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua ICMI Jawa Timur Isa Ansori menilai verifikasi lapangan memiliki fungsi penting dalam menjaga akurasi data sosial ekonomi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang terus diperbarui agar kebijakan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi faktual.
“Angka memang tidak selalu mampu membaca kehidupan. Tetapi kehidupan juga tidak mungkin dikelola hanya dengan kesan dan persepsi. Karena itu, yang kita butuhkan adalah data yang mutakhir, akurat dan berkeadilan,” kata Isa, Senin (07/09/2026).
Isa mengatakan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi warga dapat berubah setelah pemerintah melakukan pendataan. Perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, tanggungan, hingga kepemilikan aset dapat memengaruhi kondisi ekonomi seseorang.
Karena itu, menurut Isa, pemerintah tidak cukup melakukan pembaruan data hanya ketika masyarakat menyampaikan keberatan. Sistem pendataan perlu berjalan secara berkala agar perubahan kondisi warga dapat tercermin dalam administrasi pemerintahan.
“Ini yang dalam pengelolaan data disebut exclusion error dan inclusion error. Keduanya sama-sama persoalan keadilan,” sebutnya.
Exclusion error terjadi ketika warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial tidak masuk dalam kelompok sasaran. Sebaliknya, inclusion error muncul ketika warga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima atau berada dalam kelompok yang mendapatkan fasilitas perlindungan sosial.
Isa menilai kedua persoalan tersebut sama-sama membutuhkan mekanisme koreksi. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan bukti ketika data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Data sosial tidak boleh diperlakukan seperti prasasti yang sekali dibuat lalu dianggap berlaku selamanya. Data harus hidup bersama perubahan kehidupan masyarakat,” kata Isa.
Menurutnya, mekanisme sanggah menjadi salah satu instrumen yang dapat mempertemukan data administrasi pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan sekaligus memberikan bukti untuk membantu proses pemeriksaan.
“Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan keberatan, maka data tidak lagi menjadi keputusan sepihak dari sistem. Data menjadi hasil dari proses dialog antara administrasi negara dan realitas kehidupan warga,” ujarnya.
Isa juga mengingatkan bahwa pemutakhiran data tidak hanya bertujuan menemukan warga kurang mampu yang belum tercatat. Pemerintah juga perlu memperbaiki data warga yang kondisi ekonominya sudah berubah tetapi masih masuk dalam kelompok penerima perlindungan sosial.
Kondisi tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat. Warga perlu menyampaikan informasi secara jujur agar sistem data tidak mengalami distorsi yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran program pemerintah.
“Jangan sampai ada orang yang sengaja menitipkan nama, kepemilikan atau aset kepada orang lain untuk mengamankan bantuan, menghindari kewajiban atau menyamarkan kondisi ekonomi sebenarnya,” tegasnya.
Isa kemudian mendorong Pemkot Surabaya mengembangkan verifikasi lapangan menjadi sistem pemutakhiran yang berlangsung secara rutin. Pemerintah juga perlu melibatkan perangkat kewilayahan dan masyarakat untuk mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi.
“Pemerintah perlu membangun ekosistem data yang memungkinkan perubahan kehidupan warga segera tercermin dalam administrasi negara. Negara membutuhkan partisipasi warga. Warga membutuhkan negara yang responsif. Keduanya harus bertemu dalam sistem data yang transparan dan mudah dikoreksi,” harapnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang membuka ruang bagi warga untuk melakukan koreksi data. Namun, proses tersebut perlu menjaga transparansi dan memastikan setiap perubahan memiliki dasar informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Negara yang baik bukan negara yang tidak pernah salah dalam mendata. Negara yang baik adalah negara yang memiliki mekanisme untuk menemukan kesalahan, memperbaikinya, dan memastikan kesalahan data tidak berubah menjadi ketidakadilan bagi warganya,” pungkasnya.


