Denpasar, MCI News – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan Rancangan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 dalam Sidang Paripurna ke-15 DPRD Kota Denpasar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (10/09/2026) seperti yang dikutip di website denpasarkota. Pembahasan dua rancangan anggaran tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pengelolaan keuangan serta keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan dihadiri 37 anggota DPRD dari berbagai fraksi. Jaya Negara menjelaskan, pemerintah menyusun kedua rancangan anggaran dengan mengacu pada hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 pada 12 Agustus 2026 dan KUA-PPAS 2027 pada 28 Juli 2026.
Pemerintah juga menyesuaikan penyusunan anggaran dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 17 Tahun 2026.
“Penyusunan ini sudah memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik menyangkut pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah,” ujar Jaya Negara.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pemerintah menargetkan Pendapatan Daerah meningkat Rp179,83 miliar menjadi lebih dari Rp3,26 triliun. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu penyumbang kenaikan dengan tambahan Rp178,73 miliar sehingga mencapai lebih dari Rp2,22 triliun.
Pada sisi belanja, Pemerintah Kota Denpasar merancang kenaikan Rp262,40 miliar sehingga total Belanja Daerah mencapai lebih dari Rp3,90 triliun. Perubahan tersebut menghasilkan defisit lebih dari Rp644,73 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun 2025.
“Dari perhitungan tersebut, dapat disebutkan defisit Perubahan APBD 2026 tercatat Rp644,73 miliar lebih. Defisit akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA Tahun 2025,” ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Rancangan APBD Kota Denpasar 2027 memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar lebih dari Rp2,89 triliun. Pemerintah merancang Belanja Daerah sebesar lebih dari Rp3,35 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp459,63 miliar yang akan ditutup melalui Pembiayaan Daerah.
Jaya Negara menegaskan pemerintah menyusun belanja 2027 dengan pendekatan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran memiliki hasil yang terukur serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Belanja Tahun 2027 kami susun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran,” kata Jaya Negara.
Tahapan berikutnya akan mempertemukan pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan lebih lanjut. Pemerintah berharap proses tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung kebutuhan masyarakat dan kesinambungan pembangunan Kota Denpasar.
“Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar,” katanya.


