Surabaya, MCI News – Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/09/2026). Perubahan tersebut menaikkan belanja daerah sekitar Rp151,63 miliar menjadi Rp12,88 triliun dan mengarahkan penyesuaian anggaran pada kebutuhan pendidikan serta penanganan banjir.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan APBD menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemkot bersama DPRD mengevaluasi sejumlah program agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih tepat.
“Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat,” kata Wali Kota Eri usai rapat paripurna.
Salah satu penyesuaian menyangkut program beasiswa. Pemkot sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk 24.000 penerima, tetapi hasil evaluasi menunjukkan jumlah penerima sekitar 13.000 orang. Selisih anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang masih berada dalam sektor yang sama.
“Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa,” ujarnya.
Eri menegaskan, kebijakan anggaran juga mempertimbangkan prioritas warga yang membutuhkan dukungan pemerintah. Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk ikut bergotong royong sehingga anggaran publik dapat lebih banyak diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
“Karena DPRD dan pemerintah kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya,” katanya.
Selain pendidikan, Pemkot Surabaya juga mengarahkan perubahan anggaran untuk kebutuhan penanganan banjir melalui perangkat daerah terkait. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan pelayanan dan persoalan perkotaan yang berkembang di masyarakat.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 meningkat Rp114,089 miliar dari Rp10,898 triliun menjadi Rp11,013 triliun. Sementara belanja daerah bertambah dari Rp12,73 triliun menjadi Rp12,88 triliun.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan naik Rp26,946 miliar menjadi Rp1,883 triliun. Pengeluaran pembiayaan justru turun dari Rp24 miliar menjadi Rp13,39 miliar, sehingga pembiayaan neto setelah perubahan mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penyesuaian. Anggaran PAD naik sekitar Rp1,809 miliar dari Rp8,198 triliun menjadi Rp8,199 triliun. Pendapatan transfer tetap Rp2,64 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp112 miliar menjadi Rp173,398 miliar.
Eri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Surabaya yang memberikan masukan selama pembahasan P-APBD. Menurutnya, kerja sama kedua lembaga diperlukan agar perubahan anggaran tetap mengikuti kebutuhan warga.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan,” tuturnya.
Dengan kesepakatan tersebut, Pemkot Surabaya memiliki dasar anggaran hasil perubahan untuk menjalankan program prioritas hingga akhir tahun anggaran. Penguatan sektor pendidikan dan penanganan banjir menjadi bagian dari penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya dan menjadi amal jariyah kita semuanya karena memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” pungkasnya.


