Jakarta, MCI News – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pendapat akhir pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (06/10/2026). RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memperluas cakupan hukum bagi pencari kerja, peserta pelatihan, peserta pemagangan, serta pola pekerjaan yang terus berkembang.
Yassierli mengatakan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kerangka hukum ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan dinamika dunia kerja. Regulasi tersebut juga berupaya menyatukan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai ketentuan.
“RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja. Inilah yang kita harapkan menjadi bagian dari era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia,” ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, penyusunan RUU tersebut menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Pemerintah bersama DPR RI membahas rancangan tersebut dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dan keberlanjutan dunia usaha.
Salah satu substansi utama RUU itu menyangkut jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek ketenagakerjaan. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi mencakup proses rekrutmen, pemberian upah, pengembangan karier, hingga hubungan kerja.
“Pelindungan ketenagakerjaan pada dasarnya harus memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan berkembang. Karena itu, prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat pekerja menjadi bagian penting dalam kerangka hukum yang kita bangun,” kata Yassierli.
RUU tersebut juga membawa sejumlah pengaturan baru di luar norma yang selama ini menjadi bagian dari hukum ketenagakerjaan. Pemerintah memasukkan penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), integrasi data dan informasi ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengaturan dana cadangan pesangon.
Ketentuan mengenai dokumen pribadi pekerja juga mendapat perhatian. RUU tersebut mengatur larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan serta penempatan tenaga kerja.
Pemerintah juga memperluas pelindungan terhadap pekerjaan dengan pola fleksibel. Ketentuan itu disiapkan sebagai respons terhadap perubahan jenis pekerjaan dan pola kerja yang berkembang seiring perubahan kebutuhan dunia kerja pada masa mendatang.
Selain pekerja atau buruh, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan mencakup kelompok lain yang membutuhkan kepastian dalam aktivitas ketenagakerjaan. Pelindungan bagi pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan turut diperkuat melalui rancangan regulasi tersebut.
“Dunia kerja tidak pernah berhenti berubah. Karena itu, hukum ketenagakerjaan juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan pelindungan, kepastian, dan keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan beradaptasi,” ujarnya.
Dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah, Yassierli juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI dan Panitia Kerja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia juga mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Menurut pemerintah, perubahan kerangka hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menjawab perkembangan hubungan kerja dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Regulasi yang lebih adaptif diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjadi acuan bagi dunia usaha dalam menghadapi perubahan pola pekerjaan.
“RUU ini merupakan hasil kerja bersama. Harapannya, setelah menjadi Undang-Undang, kerangka hukum yang baru ini dapat menjadi fondasi bagi hubungan ketenagakerjaan yang semakin berkeadilan, produktif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan,” pungkasnya.


