Denpasar, MCI News – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali membahas penataan daerah pemilihan (dapil) berbasis data dan keadilan representasi melalui kegiatan Bedah Buku Seri II di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Jumat (09/10/2026). Forum ini mengulas pentingnya kajian ilmiah, kondisi sosial budaya, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keterwakilan yang adil dalam proses demokrasi.
Kegiatan bertema “Penataan Daerah Pemilihan Berbasis Data dan Keadilan Representasi” tersebut mengulas buku Redistricting: A Manual for Analysts, Practitioners, and Citizens karya Peter A. Morrison dan Thomas M. Bryan. Pelaksanaan secara hibrida memungkinkan 72 peserta hadir langsung, sedangkan 400 peserta lainnya mengikuti diskusi melalui Zoom Meeting.
Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng., membuka kegiatan tersebut. Ia menyambut forum ini sebagai ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi untuk memperluas pemahaman mengenai penataan dapil berdasarkan kajian ilmiah.
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menekankan pentingnya penggunaan data akurat dalam menentukan dapil. Menurutnya, penataan wilayah pemilihan tidak cukup hanya mempertimbangkan jumlah penduduk, alokasi kursi, dan batas administratif. Kondisi sosial, sejarah, serta budaya masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan agar prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota KPU RI, Dr. H. Idham Holik, memperkaya pembahasan dengan mengulas pengalaman penataan dapil di Amerika Serikat. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS), prinsip kesetaraan keterwakilan, dan pelibatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang dapat dipelajari. Namun, penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan sistem pemilu dan karakteristik wilayah nasional.
Dari perspektif akademisi, Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Perbawa menyoroti perlunya memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan komunitas dengan karakteristik sosial budaya tertentu.
Sementara itu, Prof. Dr. Ni Wayan Widiastini menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, serta pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi publik dinilai dapat mendukung transparansi, membangun kepercayaan, dan mencegah potensi konflik dalam penataan dapil. Diskusi dipandu moderator Ni Putu Sri Widiastini.
Melalui kegiatan ini, KPU Bali berharap pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan akademisi dapat memperkuat pemahaman mengenai penataan dapil. Pendekatan berbasis data, kajian ilmiah, serta pertimbangan geografis dan sosial budaya diharapkan menjadi landasan untuk mendorong keterwakilan yang lebih adil dan inklusif.*ck


