Malang, MCI News – Bupati Malang M. Sanusi menegaskan komitmen pengawasan belanja daerah dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mematuhi aturan dan menindak tegas rekanan yang terbukti melakukan penyimpangan proyek. Pernyataan itu disampaikan saat menerima hasil sementara pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Ruang Kerja Bupati Malang, Jumat (09/10/2026) seperti yang dikutip di website kominfo.malangkab.
Pertemuan tersebut dihadiri tim BPK Jawa Timur yang dipimpin Diah Sulistiawati, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Pelaksana Tugas Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, serta sejumlah kepala OPD. Pemeriksaan pendahuluan itu berlangsung selama 30 hari untuk mengevaluasi pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
Tim BPK memeriksa proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta pengendalian internal. Pemeriksaan juga mencakup uji substantif terbatas dan pengecekan fisik terhadap 49 paket pekerjaan pada lima OPD, yakni Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Lawang, dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, BPK telah melakukan cek fisik terhadap 49 paket pekerjaan pada lima OPD, yaitu Dinas PU Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Lawang, dan Dinas Ketahanan Pangan,” papar Perwakilan BPK RI.
Menanggapi hasil sementara tersebut, Sanusi meminta seluruh kepala OPD menindaklanjuti catatan pemeriksaan sesuai ketentuan. Ia menekankan pentingnya transparansi, ketepatan pelaksanaan proyek, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
“Saya minta semua Kepala Dinas menjalankan tugas sesuai ketentuan. Tidak boleh ada rekayasa terhadap pekerjaan. Jika ada temuan kekurangan volume atau ketidaksesuaian prosedur, tidak usah sungkan untuk merekomendasikan pengembalian kerugian daerah,” tegas Bupati Malang.
Sanusi juga meminta pemerintah daerah memberikan sanksi kepada penyedia jasa yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan proyek. Ia menegaskan bahwa rekanan yang melakukan penyimpangan pada 2026 tidak boleh kembali mengikuti proyek pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
“Untuk rekanan yang kedapatan ada temuan penyimpangan di tahun 2026, saya minta langsung di-blacklist dan tidak boleh diikutsertakan lagi pada proyek kegiatan tahun 2027. Jika terjadi pelanggaran berulang pada OPD tertentu, Inspektorat harus tegas membuat telaah untuk pemberian sanksi kepada jajaran terkait,” lanjut Bupati Malang.
Selain mengawasi pekerjaan fisik, Pemkab Malang meminta arahan BPK mengenai penataan dan sertifikasi aset daerah. Perhatian khusus mencakup aset peninggalan program Instruksi Presiden (Inpres) untuk sekolah serta aset hasil kerja sama koperasi.
Sanusi juga menyatakan kesiapan Kabupaten Malang menjadi daerah percontohan dalam tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel. Ia menekankan bahwa capaian pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan integritas pengelolaan anggaran.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengawasan, menindaklanjuti temuan, serta memastikan belanja publik terlaksana sesuai ketentuan. Tindak lanjut dari setiap rekomendasi akan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran Kabupaten Malang.


