Jakarta, MCI News – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mendorong penguatan pengusaha nasional melalui perluasan akses pasar, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penguatan keterhubungan usaha lintas skala. Dorongan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026) seperti yang dikutip di website kemenko, untuk meningkatkan daya saing usaha nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dradjad menilai Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing. Menurutnya, keterhubungan antara investasi besar, usaha menengah, serta usaha kecil dan mikro masih perlu ditingkatkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
“Peluang usaha tersebar luas dan Indonesia perlu menjadi basis produksi, tapi bukan sekedar pasar. Yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar dengan investasi yang menengah dan pelaku usaha kecil dan mikro. Memang tampaknya linkage antar skala dan antar industri ini kita masih banyak PR yang perlu kita perbaiki bersama,” ungkap Dradjad saat menyampaikan sambutan pembukaan Rakernas III HIPPI 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung dalam momentum peringatan 50 tahun HIPPI yang mengusung tema “Bangkit, Mandiri, Indonesia Banget”. Pemerintah mendorong penguatan produk lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, termasuk belanja pemerintah, penyederhanaan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pembiayaan.
Dradjad juga menyoroti pentingnya investasi, konektivitas, dan sistem logistik untuk menekan biaya usaha. Efisiensi tersebut diperlukan agar produk Indonesia memiliki daya saing lebih baik di pasar domestik maupun internasional.
Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah produk. Ekspor Indonesia masih bergantung pada sejumlah komoditas, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Pengembangan industri hilir diharapkan memperluas sumber pertumbuhan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk dalam negeri.
Pada semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau tumbuh 6,9 persen. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 29,7 persen terhadap total investasi nasional.
Pemerintah juga mempercepat penyelesaian hambatan usaha melalui deregulasi, debirokratisasi, dan pemeriksaan hambatan pada setiap kode Harmonized System (HS). Hingga 22 September 2026, sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang diterima Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi telah diselesaikan. Sebanyak 129 aduan berkaitan dengan investasi lebih dari Rp625 triliun dan sekitar 31 ribu tenaga kerja.
Dalam upaya memperluas pasar internasional, pemerintah mengandalkan kerja sama perdagangan dengan sejumlah mitra. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka akses ke hampir 15 persen pasar global. Sementara itu, CEPA Indonesia-Kanada berpotensi menambah ekspor hingga 1,1 miliar dolar AS.
Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat juga disebut berpotensi meningkatkan ekspor hingga 2,3 miliar dolar AS per tahun, terutama bagi industri padat karya yang menyerap sekitar lima juta pekerja.
Dradjad menegaskan bahwa perluasan usaha membutuhkan akses pembiayaan yang disertai pendampingan. Pengalaman pelaku usaha binaan PNM Mekaar menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan dapat membantu usaha kecil mengembangkan kapasitasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dan kepatuhan untuk menjaga persaingan usaha yang adil. Menurutnya, akses pembiayaan dan pasar perlu berjalan beriringan agar pelaku usaha memiliki kesempatan berkembang dan meningkatkan skala bisnis.
“Saya berharap HIPPI akan menghasilkan pengusaha-pengusaha pribumi baru yang akan bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri membutuhkan dunia usaha yang tangguh. Anggota HIPPI insyaallah akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pencipta lapangan kerja yang berkualitas,” pungkas Dradjad.


