Surabaya, MCI News – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membenahi sistem antrean online di seluruh puskesmas setelah warga mengeluhkan perbedaan nomor antrean pada aplikasi e-Health dan nomor yang diterima saat tiba di lokasi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan penyeragaman standar pelayanan, perbaikan fasilitas kesehatan, serta evaluasi manajemen puskesmas setelah melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Medokan Ayu pada Selasa (13/10/2026).
Keluhan tersebut bermula dari laporan warga melalui hotline Wali Kota. Seorang pasien mengaku memperoleh nomor antrean 20 ketika mendaftar melalui aplikasi e-Health, tetapi mendapatkan nomor 78 saat tiba di puskesmas.
“Jadi, ada laporan yang masuk melalui hotline saya mengenai seorang warga yang mendaftar melalui e-Health dan mendapatkan nomor antrean 20. Namun, ketika tiba di lokasi, nomornya berubah menjadi 78,” ujar Wali Kota Eri, Minggu (18/10/2026).
Setelah memeriksa mekanisme pelayanan, Eri menemukan kekeliruan dalam pengaturan antrean bagi pasien yang datang terlambat. Menurutnya, sistem harus memberikan kepastian kepada pasien tanpa mengabaikan urutan pelayanan yang berlaku.
“Setelah saya periksa, memang ada yang kurang tepat. Ada kekeliruan sistem di Puskesmas Medokan Ayu ini. Apa kekeliruannya? Ketika ada pasien baru yang datang terlambat, langsung diberikan nomor antrean baru. Padahal, seharusnya tidak seperti itu. Jika ada pasien yang terlambat, antreannya dilewati lima nomor terlebih dahulu, baru kemudian pasien tersebut diperiksa,” katanya.
Pemkot Surabaya selanjutnya akan menyeragamkan mekanisme antrean puskesmas dengan sistem yang diterapkan di rumah sakit daerah. Langkah ini diharapkan meminimalkan kebingungan pasien ketika mengakses layanan kesehatan.
“Jadi, sistem ini harus kita atur kembali agar sama dengan yang diterapkan di Rumah Sakit Soewandhie. Semua puskesmas harus memiliki standar pelayanan yang sama,” tegas Cak Eri, sapaan lekatnya.
Selain mengevaluasi antrean, Eri memeriksa kondisi bangunan dan ruangan Puskesmas Medokan Ayu. Ia meminta Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan pembenahan fasilitas kesehatan berjalan menyeluruh dengan target peningkatan kualitas seluruh puskesmas pada 2027.
“Saya tidak hanya memeriksa antreannya, tetapi juga melihat kondisi gedungnya. Karena itu, saya memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar pada 2027 seluruh puskesmas di Surabaya harus menjadi lebih baik,” pintanya.
Perbaikan juga menyasar ruang instalasi gawat darurat (IGD), termasuk pemilihan warna ruangan agar lebih nyaman bagi pasien. Eri secara khusus meminta kondisi 23 puskesmas rawat inap mendapat perhatian.
“Saya melihat ruang IGD puskesmas. Warnanya seperti yang ada di film-film horor. Coba diganti dengan warna yang lebih menarik dan nyaman dipandang. Ini terkesan menyeramkan. Sebanyak 23 puskesmas rawat inap harus memiliki kondisi yang baik semuanya,” katanya.
Eri menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan pelayanan yang masih ditemukan. Ia memastikan evaluasi tidak berhenti di Puskesmas Medokan Ayu, tetapi mencakup seluruh puskesmas di Surabaya.
“Insyaallah semua sistem pelayanan akan saya samakan dengan yang diterapkan di Rumah Sakit Soewandhie, Rumah Sakit BDH, dan Rumah Sakit Eka Candrarini,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, termasuk warga yang memanfaatkan pengobatan gratis. Perbaikan sistem dan fasilitas harus memastikan pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.
“Saya ingin masyarakat kecil di Surabaya yang mendapatkan pengobatan gratis juga bisa memperoleh pelayanan seperti di rumah sakit dengan biaya pengobatan mahal,” ungkapnya.
Di sisi lain, Eri mengapresiasi tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Ia menilai manajemen puskesmas perlu menyesuaikan pengelolaan pelayanan dengan jumlah pasien, termasuk menambah tenaga apabila diperlukan.
“Saya menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas bahwa manajemen harus mampu mengelola pelayanan dengan baik. Jika kekurangan tenaga, harus ditambah. Karena itu, yang saya tegur bukan tenaga kesehatannya, melainkan manajemennya,” jelasnya.
Eri meminta tenaga kesehatan tetap menjalankan tugasnya, sementara pengelola puskesmas memastikan antrean dan proses pelayanan berjalan efektif. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama agar pasien tidak mengalami keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi maupun manajemen.
“Dengan demikian, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak justru bertambah sakit, tetapi bisa segera mendapatkan pelayanan yang membuat kondisi kesehatannya semakin baik,” pungkasnya.


