Sidoarjo, MCI News – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia mengukur keberhasilan program pelatihan berdasarkan jumlah alumni yang terserap di dunia kerja. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Percepatan Transformasi BPVP di BPVP Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (19/10/2026) malam, sebagai upaya meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Yassierli menilai, keberhasilan balai pelatihan tidak cukup diukur dari banyaknya peserta yang mengikuti program. Menurutnya, lembaga pelatihan perlu memastikan keterampilan yang diberikan benar-benar membantu lulusan memperoleh pekerjaan.
“Jangan lagi membanggakan berapa banyak orang yang sudah dilatih, tetapi berapa banyak orang yang setelah dilatih bisa langsung bekerja. Itu yang harus kita kejar bersama,” kata Yassierli.
Perubahan orientasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Melalui pendekatan ini, BPVP diharapkan mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan industri dan kebutuhan tenaga kerja.
Kemnaker juga menjalankan Program Pelatihan Vokasi Nasional serta Program Magang Nasional atau MagangHub untuk membantu lulusan baru atau fresh graduate memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan pencari kerja dalam menghadapi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Selain itu, Kemnaker berencana menghadirkan Pusat Pelatihan Khusus Disabilitas di Bekasi. Fasilitas ini ditujukan untuk memperluas akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki peluang meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Dalam arahannya, Yassierli meminta para kepala BPVP memandang balai pelatihan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, setiap balai perlu menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebijakan Kemnaker dan prioritas pemerintah pusat di bidang ketenagakerjaan.
Ia juga menyampaikan empat pilar budaya kerja yang perlu diterapkan dalam transformasi BPVP. Pilar tersebut meliputi persatuan dan kesatuan langkah, penguatan peran setiap individu, organisasi yang lincah dan adaptif terhadap perubahan, serta keberanian menyampaikan kebenaran secara proaktif.
Yassierli mengingatkan jajaran BPVP agar tidak cepat berpuas diri dalam menjalankan program. Ia mendorong seluruh pegawai menjaga integritas, mengembangkan inovasi, dan memberikan ruang bagi instruktur untuk meningkatkan kemampuan profesional.
Menurutnya, lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kompetensi diperlukan agar instruktur dapat menyusun dan menyampaikan materi pelatihan secara relevan. Dengan demikian, kualitas pelatihan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan industri.
Transformasi BPVP juga menuntut evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil pelatihan. Selain mencatat jumlah peserta, balai perlu memperhatikan perkembangan lulusan setelah menyelesaikan program, termasuk akses mereka terhadap pekerjaan.
Melalui perubahan orientasi tersebut, Kemnaker mendorong pelatihan vokasi agar semakin terhubung dengan kebutuhan pasar kerja. Penilaian berdasarkan serapan alumni diharapkan membantu balai mengidentifikasi efektivitas program sekaligus memperbaiki materi pelatihan bagi pencari kerja di berbagai daerah.


