Jakarta, MCI News – Pemerintah dan DPR RI menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk membantu pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Kebijakan ini diharapkan mengurangi tekanan belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pelayanan publik pada Jumat (23/10/2026).
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, sebelumnya menyampaikan bahwa DPR mematangkan formula kebijakan pembiayaan gaji PPPK daerah melalui APBN. Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kepastian status bagi PPPK paruh waktu.
“DPR RI saat ini sedang memfinalisasi formula kebijakan untuk memastikan seluruh PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Dan yang terpenting, dalam Undang-Undang APBN tahun 2027, anggaran gaji seluruh PPPK akan dibebankan ke APBN,” ungkap Rifqinizamy.
Dukungan anggaran tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. Selama ini, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk membayar gaji PPPK, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menunjang pelayanan masyarakat.
DPR RI menyebut alokasi Rp23 triliun dalam APBN 2027 ditujukan untuk membantu pembiayaan gaji PPPK di daerah. Kebijakan ini diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pembiayaan bagi PPPK paruh waktu daerah akan ditanggung pemerintah pusat, sedangkan dukungan bagi PPPK daerah yang selama ini dibiayai pemerintah daerah direncanakan berlangsung bertahap.
Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan penyesuaian mekanisme anggaran, pendataan pegawai, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelengkapan data kepegawaian menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung penyaluran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih proporsional untuk pembangunan daerah. Kepastian pembiayaan juga diharapkan mendukung kesejahteraan PPPK dan menjaga kesinambungan layanan pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Meski demikian, rincian mekanisme penyaluran, cakupan penerima, dan tahapan pelaksanaan tetap perlu mengacu pada ketentuan resmi APBN 2027 serta aturan teknis yang ditetapkan pemerintah.


