Surabaya, MCI News – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung pelaksanaan program keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) yang dijalankan Kejaksaan Negeri Surabaya melalui sanksi kerja sosial dan pembinaan di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. Sepanjang 2025 hingga 2026, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menerima total 42 peserta untuk menjalani kegiatan sosial dan pembekalan keterampilan sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di luar mekanisme persidangan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinsos Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa pihaknya mulai menerima peserta program RJ dari Kejaksaan Negeri Surabaya pada 2025. Selama tahun tersebut, sebanyak 25 laki-laki menjalani sanksi sosial di Liponsos Keputih.
“Jadi kami menerima penitipan berkaitan dengan kegiatan RJ ini mulai dari tahun 2025. Tahun 2025 yang kami terima itu sebanyak 25 orang. 25 orang ini semuanya laki-laki,” kata Antiek, Sabtu (24/10/2026).
Dinsos menerima 25 peserta tersebut dalam tiga gelombang. Sebanyak 11 orang mulai menjalani kegiatan pada 30 Agustus 2025, kemudian enam orang pada 6 November 2025, dan delapan orang pada 25 November 2025.
Sementara itu, pada 2026, Dinsos Surabaya telah menerima 17 peserta program RJ yang terdiri atas 16 laki-laki dan satu perempuan. Antiek menjelaskan, pihaknya menyesuaikan kegiatan sosial bagi peserta perempuan karena yang bersangkutan sedang hamil.
“Nah, khusus yang satu perempuan ini, kebetulan yang bersangkutan itu dalam kondisi hamil. Jadi kami proses sanksi yang kami berikan juga disesuaikan,” tuturnya.
Selama menjalani sanksi, peserta membantu operasional Liponsos Keputih, termasuk mendukung pemenuhan kebutuhan sehari-hari penghuni yang merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kegiatan mereka meliputi membantu menyiapkan dan membagikan makanan, mencuci piring, membersihkan area barak, mencuci pakaian, hingga menjemur pakaian.
Peserta juga membantu kegiatan kebersihan lingkungan dan mendukung aktivitas harian penghuni. Melalui tugas tersebut, mereka memperoleh pengalaman berinteraksi dengan orang lain sekaligus memahami tanggung jawab sosial selama menjalani pembinaan.
“Jadi rata-rata mereka melakukan kegiatan sosial di kami dengan membantu melakukan kegiatan di Liponsos mulai dari membantu memandikan klien yang ODGJ,” terang Antiek.
Antiek menjelaskan, pelaksanaan sanksi kerja sosial berlangsung selama tiga hari. Peserta mengikuti kegiatan pada pagi, siang, dan malam dengan durasi dua jam setiap sesi. Selama masa tersebut, mereka juga tinggal di fasilitas Liponsos Keputih sesuai pengaturan program.
“Mereka ada tinggal bersama kami di Liponsos. Tadi di antaranya selain membantu cuci piring, juga membagikan makan dan juga kue,” jelasnya.
Selain menjalankan kegiatan sosial, peserta memperoleh pembinaan mental dan kerohanian melalui aktivitas keagamaan serta ibadah. Dinsos mengatur jadwal kegiatan agar peserta dapat mengikuti rangkaian pembinaan secara terstruktur selama berada di lingkungan Liponsos.
“Di sana (Liponsos) juga ada tempat pemberdayaan bagi para penghuni, seperti bikin jualan kopi, teh dan sebagainya. Jadi mereka juga kita libatkan di sana,” ungkap Antiek.
Dinsos juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk memberikan pembekalan keterampilan. Peserta diperkenalkan dengan kegiatan pemberdayaan yang tersedia, termasuk usaha sederhana seperti penjualan kopi dan teh serta aktivitas cuci motor.
Menurut Antiek, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan agar peserta memiliki pengalaman dan keterampilan yang dapat mendukung proses kembali ke masyarakat. Dinsos menyusun jadwal kegiatan sosial berdasarkan kebutuhan operasional Liponsos dan pelaksanaan program.
Setelah masa sanksi berakhir, Dinsos menyampaikan informasi kepada pihak kejaksaan dan berkoordinasi dengan aparatur kelurahan di wilayah tempat tinggal peserta. Koordinasi tersebut membantu memastikan pihak terkait mengetahui berakhirnya masa pembinaan dan dapat mendukung proses kembalinya peserta ke lingkungan masyarakat.
“Setelah waktunya selesai, maka kami juga akan menyampaikan kepada teman-teman di Kejaksaan. Kemudian kami tentunya mengkomunikasikan dengan teman-teman di wilayah kelurahan yang bersangkutan tinggal,” pungkasnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkot Surabaya mendukung pelaksanaan keadilan restoratif yang mengedepankan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum, pembinaan, dan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan program tetap memerlukan koordinasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, serta pihak terkait agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masing-masing peserta.


