Jakarta, MCI News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas aturan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU). Regulasi tersebut mengatur persyaratan penerima, batas maksimal gaji atau upah, serta besaran bantuan yang akan diterima pekerja dan buruh pada 2026. Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk setiap penerima yang memenuhi ketentuan, Kamis (29/10/2026).
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, program BSU menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (29/10/2026).
Dalam aturan terbaru, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan bagi pekerja yang ingin memperoleh BSU 2026. Penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, pekerja wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Ketentuan lainnya, pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
Kemnaker menggunakan data gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar penentuan batas penghasilan. Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat. Nilainya dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Mekanisme pembulatan batas penghasilan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permenaker tersebut.
Regulasi ini juga menetapkan bahwa BSU tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Mengenai besaran bantuan, pemerintah menetapkan BSU sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus sehingga setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total bantuan Rp900 ribu.
Penerbitan aturan ini menjadi pedoman pelaksanaan program BSU 2026. Pekerja perlu memastikan data kependudukan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta laporan penghasilan dari perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


