Jakarta, MCI News – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindaklanjuti laporan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di PT Indonesia Epson Industry (IEI). Pengawas Ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan I kepada perusahaan sebagai bagian dari proses penanganan aduan tersebut. Langkah ini menjadi upaya pemerintah memastikan pelaksanaan hubungan industrial berjalan sesuai ketentuan hukum, Kamis (29/10/2026).
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan tindak lanjut tersebut saat menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang sebelumnya disampaikan melalui laporan dan aksi unjuk rasa di kantor kementerian.
Dalam audiensi tersebut, Presiden FSPGI Abdul Bais menyampaikan beberapa persoalan yang dialami pekerja PT Indonesia Epson Industry. Aduan tersebut mencakup dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta dugaan kesewenang-wenangan perusahaan dalam pelaksanaan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Afriansyah meminta seluruh pihak menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus mengedepankan keadilan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Silakan teman-teman sampaikan aspirasinya, dan apa yang nanti harus kita lakukan bersama. Tentunya semua harus diselesaikan secara baik, adil, dan disesuaikan dengan mekanisme regulasi yang kita punya,” kata Afriansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya.
Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan FSPGI telah ditindaklanjuti oleh jajaran Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan diskusi yang cukup dinamis ini, dan sudah jelas bahwa tim kami dari Ditjen Binwasnaker telah bekerja secara maksimal,” jelas Wamenaker.
Afriansyah berharap persoalan tersebut menjadi pembelajaran bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan membangun hubungan industrial dengan pekerja. Menurutnya, kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan investasi di Indonesia.
“Ke depan, bukan hanya Epson saja, tetapi seluruh perusahaan yang berinvestasi di Indonesia harus betul-betul tertib. Tertib dengan aturan dan peraturan regulasi yang ada di Indonesia,” pungkasnya.


