Surabaya, MCI News – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyoroti peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 yang mencapai 70,06 persen atau sebanyak 21.937.202 pemilih. Dalam pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (30/10/2026), Lia mendorong penguatan keterlibatan Generasi Z (Gen Z) untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
Lia mengapresiasi kinerja KPU Jawa Timur dalam menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, peningkatan partisipasi masyarakat dibandingkan Pilgub 2018 menunjukkan adanya perkembangan dalam keterlibatan warga pada proses demokrasi di tingkat daerah.
Ia menilai tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Semakin luas keterlibatan masyarakat, semakin besar pula ruang bagi warga untuk menentukan arah kepemimpinan daerah melalui mekanisme demokrasi.
“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Karena itu, capaian KPU Jatim yang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih tentu layak mendapatkan apresiasi,” ungkap Ning Lia, Jumat (30/10/2026).
Lia menjelaskan, peningkatan partisipasi pemilih tidak terlepas dari kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemilu. Upaya sosialisasi, pendidikan pemilih, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong kesadaran warga untuk menggunakan hak pilihnya.
Selain mengapresiasi capaian tersebut, Lia juga menekankan pentingnya peran Generasi Z dalam menjaga kualitas demokrasi. Kelompok pemilih muda memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari masyarakat yang akan menentukan dinamika politik dan kepemimpinan pada masa mendatang.
Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak cukup hanya diwujudkan melalui kehadiran di tempat pemungutan suara. Mereka juga perlu memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, mengikuti perkembangan kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proses demokrasi.
Pertemuan tersebut juga berkaitan dengan kegiatan inventarisasi materi pengawasan Komite I DPD RI. Agenda ini menjadi ruang bagi Lia untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan regulasi kepemiluan, berbagai kendala teknis, serta tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu di lapangan.
Melalui kegiatan tersebut, DPD RI dapat menghimpun berbagai masukan mengenai implementasi aturan kepemiluan. Informasi itu menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap persoalan yang muncul selama proses penyelenggaraan demokrasi di daerah.
Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur Aang Khunaifi menyampaikan bahwa penyelenggaraan demokrasi di Jawa Timur terus diarahkan agar semakin inklusif, transparan, dan berkualitas. Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan regulasi untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu berikutnya pada 2029.
“Nanti ada regulasi-regulasi kepemiluan untuk 2029, dan pastinya kami memastikan penyelenggaraan pemilu yang tertib, namun juga keterlibatan masyarakat yang sadar akan hak, tanggung jawab, dan perannya dalam kehidupan berbangsa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persiapan Pemilu 2029 tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknis dan regulasi penyelenggaraan. KPU juga perlu memperkuat pendidikan politik agar masyarakat memahami proses pemilu serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemilih.
Peningkatan partisipasi dalam Pilgub Jatim 2024 menjadi salah satu catatan penting bagi penyelenggaraan demokrasi di Jawa Timur. Ke depan, penguatan literasi politik, keterlibatan generasi muda, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.(yon)


