Surabaya, MCI News - Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan III Tahun 2025 untuk menjaga kinerja pemerintah di tengah keterbatasan akibat efisiensi dan dampak ekonomi global yang tidak menentu.
"Tantangan semakin berat maka saya mengajak untuk kerja cepat dan pelayanan cepat lebih maksimal karena bermanfaat bagi banyak sektor dan kehidupan sosial," kata Khofifah pada Pembukaan PKA dan Penandatangan Nota Kesepakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi Dan Digital (Kemkomdigi) dengan Pemprov Jatim di Gedung BPSDM Jatim di Surabaya, Kamis 10 Maret 2025.
Baca juga: Perlu Regulasi Baru Ruang Digital Untuk Lindungi Anak-anak
Menurut Khofifah, di tengah keterbatasan diperlukan pemimpin yang adaptif, inovatif, solutif dan visioner. Karena itu, pelatihan yang diikuti 80 orang untuk dua angkatan itu menjadi langkah strategis untuk memerkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan masa depan.
"Peran besar eselon III untuk terus menguati etos kerja yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Yakinlah setiap tantangan akan ada peluang," ujarnya.
Menurutnya, pelayanan yang prima dan profesional di tengah keterbatasan, harus dilakukan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan efek domino bagi optimalisasi pelayanan yang menjadikan birokrasi terasa berbelit dan menyulitkan. "Selain itu, berimbas di sektor ekonomi yang terhambat, pendapatan pajak menjadi tidak optimal dan berdampak pada kesejahteraan ASN yang sulit ditingkatkan."
Khofifah menilai penting penerapan teori Analisis pada Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) atau SWOT sebagai satu upaya membantu pemerintah memahami posisi strategisnya dan merancang strategi yang tepat. "Setiap tantangan adalah peluang dan kita punya kekuatan yakni kebersamaan, komitmen, kerja keras dan profesional. Itu kekuatan kita."
Juga menyikapi situasi saat ini, Gubernur Khofifah menyatakan, ketidakpastian global bukan urusan satu dua orang. “Cek, cek, cek dan detail. Kesuksesan ada di detail. Maka para administrator yang berproses dalam kepelatihan bekerja dengan detail, check and richeck and check again. Ini penting untuk kami sampaikan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, digital ekosistem harus dioperasikan dengan komitmen dan penuh integritas. Komitmen dengan Komdigi yang kini ditegakkan Pemprov adalah bagaimana seluruh pihak bisa bekerja efektif dan efisien.
Saat ini ekonomi dunia sedang bergejolak pasca kebijakan tarif impor 32% yang ditetapkan Pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menjadi tantangan global yang juga menjadi bagian dari tugas Pemprov Jatim untuk mengambil langkah. Sehingga setiap pejabat punya peran dan kontribusi apa yang harus diambil.
“Kerja cepat dan berdampak harus kita lakukan bersama. Maka saya mengajak jangan pernah merasa itu di luar wilayah saya. Lihat setiap tantangan melalui SWOT Analysis. Kinerja kita dituntut lebih produktif,” katanya.
Soal opportunity atau peluang, Khofifah mengatakan, peserta PKA di sektor apapun paling mudah bertemu masyarakat. Banyak sektor produksinya tidak di ekspor ke beberapa negara. "Ruangnya tinggi untuk dikembangkan. Ada tantangan untuk membangun semangat pelaku UMKM di masing-masing daerah."
Di Jatim pun masih ada beberapa PR yang harus diatasi bersama. Mulai kemiskinan, pernikahan dini usia, dan meningkatkan investasi serta mendorong ekonomi tumbuh inklusif. “Peran besar eselon II. Tolong kuatkan etos kerja, karena tantangan berat maka kerja keras dituntut lebih maksimal.”
Gubernur Khofifah bersama Kepala Pusbang Aparatur Kemkomdigi Noor Iza melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPSDM Kemkomdigi dengan Provinsi Jatim tentang pengembangan SDM bidang komunikasi dan digital.
"Saya menyambut baik dan mengapresiasi penandatanganan Nota Kesepakatan ini. Saya optimis kerjasama yang terjalin meningkatkan kapasitas dan profesionalitas ASN di Provinsi Jatim," katanya.
Menurutnya, kerja sama iti diharapkan dapat mewujudksn Jatim Gerbang Baru Nusantara hingga mengantar Jatim naik kelas menjadi Orchestrator National Value Chain. “Tentunya dengan segala keunggulan dan nilai tambah yang bisa kami tawarkan bagi daerah lain.”
Selain penandatangan kesepakatan pada tahun 2025 ini, sebagai informasi di tahun 2023 telah dilaksanakan Digital Leadership Academy (DLA) Pemprov Jatim dengan Kemenkominfo untuk membentuk mindset digital para pemimpin di lingkungan Pemprov Jatim.
Editor : Budi Setiawan