Indramayu, Jawa Barat, MCI News - Bupati Indramayu, Lucky Hakim sudah aktif bekerja. Ia memberikan klarifikasi terkait polemik liburannya ke Jepang yang belakangan menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan aturan perjalanan kepala daerah pada masa libur dan cuti Lebaran 2025.
Sang aktor menjelaskan kalau rencana keberangkatan ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca juga: Bupati Indramayu Lucky Hakim Diperiksa Inspektorat Jenderal Kemdagri di Jakarta
“Selama kampanye saya jarang di rumah. Karena itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah pilkada usai,” ujarnya di Pendopo Bupati Indramayu, Jabar, Selasa, 8 April 2025.
Menurut Lucky Hakim, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024, dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April 2025. Namun, karena adanya hari kerja pada 8 sampai 10 April 2025, Lucky Hakim sempat mengajukan izin melalui staf.
Permohonan izin tersebut, lanjut Lucky Hakim, tidak dapat diproses karena waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.
“Waktu itu saya merasa pengajuan sudah cukup, tapi staf menjelaskan soal aturan 14 hari kerja. Akhirnya saya memilih memajukan kepulangan jadi tanggal 6 April agar bisa kembali bekerja pada 8 April,” sambung aktor kelahiran 12 Januari 1980.
Baca juga: Ada Sanksi Buat Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Lucky Hakim menyebutkan keputusan memajukan kepulangan diambil sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak meninggalkan tugas sebagai kepala daerah, pada hari kerja.
Selama berada di luar negeri, Lucky mengatakan tetap berkomunikasi secara intens dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.
“Pak Wakil Bupati Indramayu sangat membantu. Saya juga sudah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab selama saya di luar negeri,” ujarnya.
Lucky Hakim menyebut telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, serta berencana menyampaikan penjelasan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri guna meluruskan adanya perbedaan pemahaman terkait definisi hari kerja dalam pengajuan izin.
Ia menyampaikan permohonan maaf apabila langkahnya memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, serta menegaskan tidak ada niat untuk melanggar aturan.
“Saya siap bertanggungjawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk menilai. Ini jadi pembelajaran bagi saya ke depan,” tutur pria berusia 45 tahun ini.
Editor : Yama Yasmina