Denpasar, MCI News - Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan apresiasi atas partisipasi seniman yang terus berdedikasi dalam menjaga budaya Bali, khususnya bagi mereka yang telah mewariskan ilmunya kepada generasi muda. Dengan wilayah seluas 5.590 km², dihuni oleh 4,4 juta orang, dan tingkat pertumbuhan penduduk hanya 0,66 persen terendah nasional, Gubernur Bali mengungkap hal tersebut dikarenakan program KB dua anak cukup setelah Orde Baru.
Koster menyatakan, program tersebut berjalan dengan baik akan tetapi keturunan Nyoman dan Ketut semakin sedikit. Keturunan Nyoman dan Ketut dalam budaya Bali merujuk pada urutan kelahiran anak ketiga dan keempat.
Nyoman adalah sebutan untuk anak ketiga, yang dipercaya berasal dari kata "anom" yang berarti muda atau kecil, atau "uman" yang berarti sisa atau akhir. Ketut adalah sebutan untuk anak keempat, yang dipercaya berasal dari kata "ketuwut" yang berarti mengikuti atau membuntuti, atau "kitut" yang berarti ekor.
"Ketut di Bali tinggal 6 persen, dan Nyoman tinggal 18 persen," ungkap Koster dalam sambutannya di penutupan PKB XLVII 2025 di Art Centre, Denpasar (19/7).
Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak lagi melakukan kampanye KB "Dua anak cukup". Gubernur Bali mengatakan apabila program tersebut terus berjalan, maka keturunan Nyoman dan Ketut di Bali diperkirakan akan hilang. Ia juga menambahkan, apabila dua generasi tersebut telah hilang, maka artinya kearifan lokal budaya Bali juga hilang.
"Nyoman dan Ketut tidak sampai 50 tahun lagi habis. Kalau Nyoman dan Ketut nggak ada berarti kita sudah menghilangkan kearifan lokal Bali," tambahnya.
Koster juga menyampaikan kepala BKKBN pusat telah menyetujui wilayah Bali tidak lagi ada kampanye "Dua Anak Cukup". Ia pun mendoakan setiap masyarakat Bali bisa dianugerahi empat orang anak.
Demi mendukung kearifan lokal tersebut, Koster lantas mengumumkan tahun 2026 akan memberi insentif untuk Nyoman dan Ketut. Bantuan insentif tersebut diberikan terlebih dahulu kepada ibu hamil hingga melahirkan. Dukungan dari sektor pendidikan, Gubernur Bali akan menggratiskan SD sampai SMA bagi keluarga yang kurang mampu hingga nanti satu keluarga satu sarjana mulai dari Agustus 2025.
Hal tersebut akan diberlakukan di seluruh perguruan tinggi baik negeri atau swasta sesuai dengan kemampuan masing-masing perguruan. Lebih lanjut, Koster mengungkap sebagian penggunaan APBD Provinsi Bali akan diperuntukkan untuk menanggung biaya kos sebesar Rp 1.400.000 per bulan.
"Kalau kos ditanggung oleh APBD Provinsi Bali Rp 1.400.000 per bulan. Sekarang sudah terkumpul kuota dari semua perguruan tinggi di Bali 1.400 lebih kuota akan mulai disebarkan ke seluruh desa," ungkapnya.
"Bagi keluarga tidak mampu yang belum punya sarjana diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan gratis dan biaya kosnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali," imbuhnya.
Koster juga mengajak bupati/walikota untuk menjalankan program yang sama. Dengan perkiraan lulusan SMA/SMK di Bali sebesar 61.000 per tahun, ia membayangkan, apabila di setiap kabupaten/kota memiliki 500 sarjana maka itu adalah hal yang baik dalam kemajuan sumber daya manusia dalam sektor pendidikan.
Dari pendidikan itu bisa digunakan untuk menjaga budaya dan kearifan lokal Bali. "Itulah sebabnya kita perlu menjaga ini agar Bali tetap eksis, survive, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan. Budaya inilah yang menjadi pemicu berbagai kehidupan kita di Bali, kemudian dari pariwisata Kuta membangun perekonomian," tutur Koster.
Dengan pendidikan, gubernur meyakini akan kemajuan di wilayah Bali karena sektor pariwisata Bali mendapat devisa sebesar 107 triliun atau 44 persen dari devisa pariwisata nasional meskipun tidak memiliki pertambangan, dan sumber minyak bumi.
"Pariwisata di Bali berkontribusi 66 persen terhadap perekonomian Bali. Karena itulah kita harus betul-betul menjaga pariwisata ini agar berkelanjutan dan kemudian juga ekonomi Bali berkelanjutan, untuk membuka lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sampai 2024 akhir, tingkat kemiskinan di Bali 3,8 persen terendah di Indonesia. Tingkat pengangguran 1,7 persen terendah di Indonesia," demikian pemaparan Koster.
Gubernur berharap semua masyarakat bisa menjaga budaya dan kearifan lokal dan menurunkannya kepada setiap generasi.
Editor : Yasmin Fitrida Diat