Surabaya MCI News - DPRD Jawa Timur menyampaikan kekecewaannya terkait kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim. Ini menyusul sikap Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dinilai cenderung acuh terhadap kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim.
Indikasi tersebut bisa dilihat dari belum adanya pernyataan resmi dari Pemprov terkait polemik yang mencoreng nama salah satu BUMD terbesar di Jawa Timur tersebut.
Anggota DPRD Jatim dari Komisi C yang membidangi keuangan, Multazamudz Dzikri menilai kurang pekanya Pemprov menunjukkan ketidaktegasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah.
"Saya heran, kenapa persoalan kredit fiktif Bank Jatim ini dianggap remeh oleh Pemerintah Provinsi. Padahal, kerugian Rp569,4 miliar itu bukan angka kecil dari Bank Jatim, itu separuh dari laba yang diterima tahun 2024," kata pria yang akrab disapa Azam ini.
Namun yang lebih mengejutkan komentar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Adhy Karyono yang kini juga menjabat Komisaris Utama Bank Jatim menyebut pihaknya berhasil menekan kerugian Bank Jatim yang semula Rp569,4 milyar menjadi Rp268,9 milyar.
"Tiba-tiba Adi Karyono (Sekda sekaligus Komisaris Utama Bank Jatim) mengumumkan kerugian berkurang menjadi Rp268,9 miliar. Artinya, Komut membantah temuan Kejati Jakarta atas penyelidikan kasus kredit fiktif Bank Jatim," katanya.
Politisi PKB ini mendengar penjelasan Adhy Karyono, bahwa angka kerugian Bank Jatim yang berkurang karena ada paket kredit yang sudah normal, ada pengembalian kerugian dari debitur dan ada pencairan jaminan tunai (cash collateral).
Multazam menganggap penjelasan tersebut merupakan dalih demi menutupi kerugian yang sebenarnya, seperti yang diutarakan Kejati Jakarta. Pasalnya, dari penjelasan itu menimbulkan tambahan pertanyaan.
"Yang menjadi pertanyaan, penagihannya ke siapa? Debitur yang mengembalikan siapa? Sedangkan debitur sudah ditetapkan sebagai tersangka, kantornya pun juga virtual," ujarnya heran.
"Pertanyaan ini sudah saya lontarkan langsung kepada jajaran komisaris dan direksi melalui rapat Komisi C. Dirut kemudian lebih banyak menyampaikan perihal chas collateral daripada penagihan dan pengembalian," tambahnya.
Kasus yang menjerat Bank Jatim ini, masih kata Multazam, semakin berbelit-belit. Permintaan data pencairan 69 kredit fiktif hingga saat ini masih belum juga diberikan, sehingga menambah keyakinannya bahwa ada keterlibatan pihak lain di balik kredit fiktif ini.
"Saya atas persetujuan pimpinan komisi dan peserta rapat meminta data pencairan 69 kredit fiktif disertai persentase cash collateral di setiap pencairan agar bisa dihitung nilainya. Tapi sampai hari ini belum dikasih," ujarnya.
"Kita ini berupaya mengurai permasalahan Bank Jatim, tidak mungkin toh jajaran direksi baru tahu ada fraud setelah 69 pencairan kredit fiktif. Kan ada Quality Assurance (QA) disetiap Cabang. QA bisa dikatakan sebagai kepanjangan tangan Direktur Manajemen Risiko di Cabang. Masa tidak melapor?" lanjutnya.
Permasalahan Bank Jatim ia nilai begitu kompleks. Direktur Kepatuhan yang diandalkan untuk mengurusi pimpinan cabang Bank Jatim juga terkesan diam saja. Sebab carut-marut manajemen akhirnya terendus kala ada kasus besar terbongkar.
"Ada pula Direktur Kepatuhan yang seharusnya bertugas memastikan para pimpinan cabang dan jajarannya benar-benar mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta kebijakan internal. Kalau direksi, baru tahu permasalahan, berarti gak kerja donk mereka," tuturnya.
Mantan aktivisi PMII ini mengatakan, rapat terakhir Komisi C dengan Bank Jatim menyisakan tiga permintaan yang hingga saat ini diabaikan Bank Jatim. "Pertama permintaan data rinci 69 pencairan kredit beserta persentase cash collateral, kemudian data kronologi masuknya pimpinan cabang Jakarta dan data notulensi evaluasi jajaran komosaris terkait persoalan kredit fiktif," ujarnya.
Karena itu, maka tidak heran jika pihaknya menginginkan agar Pansus Bank Jatim dibentuk, sebab kompleksitas permasalahnnya tidak cukup hanya dibahas di internal komisi.
"Dengan begitu, saya pikir memang butuh institusi DPRD Jawa Timur untuk mengurai permasalahan ini, bukan hanya di Komisi C. Kita tidak boleh tinggal diam, Pansus Bank Jatim harus terus dikawal," kata Multazam.
"Saya meminta aparat penegak hukum juga mendalami keterlibatan oknum lain serta aliran dana dari kredit fiktif tersebut. Ada info Bun Santoso (pelaku utama kredit fiktif) memiliki kedekatan dengan para pejabat di Pemprov. Ini sedang kita dalami dan kumpulkan bukti-buktinya," pungkasnya.
Editor : Fahrizal Arnas
