Ini 4 Tuntutan Massa Aksi 'Indonesia Gelap' di Surabaya Hari Ini

• Surabaya, MCI News - Gabungan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Kota Surabaya akan kembali menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, hari ini, Jumat (21/2/2025).

Aksi ribuan massa kali ini sebagai tindak lanjut aksi pertama yang mereka lakukan pada Senin (17/2/2025). Adapun massa aksi hari ini akan membawa empat tuntutan berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan.

"Tuntutan aksi Indonesia Gelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki, jelas Koordinator aksi sekaligus Dosen FEB Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Thanthowy Syamsuddin.

Baca juga: 630 Polisi Amankan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di DPRD Jatim Hari Ini

Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar. Kami adalah gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan, kebijakan publik yang transparan, dan adil untuk masyarakat luas," imbuhnya.

Baca juga: Cuti Bersama Iringi Gaung 'Indonesia Gelap'

Adapun empat tuntutan yang dibawa massa aksi hari ini adalah:

1. Sahkan Undang-Undang Pro Rakyat

1.1 RUU Masyarakat Adat

• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
• Dampak: 1,6 juta hektare tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

1.2 RUU Perampasan Aset

• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp200 triliun (ICW).
• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

2. Tolak Undang-Undang Anti Rakyat

2.1 Revisi UU TNI & POLRI

• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan

• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

3. Evaluasi Kebijakan yang Merugikan Rakyat

3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk

• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Rekomendasi: Evaluasi Inpres No. 1/2025 dan alokasi ulang anggaran.

3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)

• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

4. Batalkan Kebijakan yang Membahayakan Demokrasi

4.1 Multifungsi TNI-Polri

• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

4.2 Inpres No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara

• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
• Dampak: Defisit anggaran Rp150 triliun dalam 10 tahun.
• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.

Editor : Faaz Elbaraq