Surabaya, MCI News - Sekretaris Pemerintah Provinsi (Sekprov) Jawa Timur Adhy Karyono menilai temuan-temuan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan sangat kecil. Meski pada Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Kamis 8 Mei 2025 di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan sejumlah catatan.
“Kami mendengarkan pendapat Banggar terkait laporan pertanggungjawaban keuangan tadi dinyatakan layak dilanjutkan untuk dibahas di komisi-komisi. Artinya, semua tidak ada masalah,” tutur Adhy.
Baca juga: Plh. Sekdaprov Jatim Apresiasi Lomba Vlog Perkuat Promosi Pawisata dan UMKM Jatim
Menurutnya, Pemprov Jatim telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang cukup bagus, karena temuannya sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pun ada temuan yang sifatnya ada angkanya, bagi Adhy, itu hanya soal administrasi.
“Bahwa masih ada bantuan hibah yang diberikan kepada lembaga yang laporan pertanggungjawabannya belum. Bukan tidak dilaksanakan. Itu pun kecil sekali, hanya Rp17 miliar dari total hibah yang diberikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, bahwa hingga saat ini sudah 97% laporan pertanggungjawaban sudah masuk. Adapun yang belum masuk adalah laporan Bantuan Keuangan (BK) Desa.
“Dari bahasa akuntan, dari senilain sekian belum diterima kewajarannya karena laporan pertanggungjawabannya belum masuk. Nah, dalam 60 hari yang telah dilalui, kami telah mengidentifikasi lembaga-lembaga atau desa mana yang mendapatkan bantuan,” papar Adhy.
Dari daftar lembaga dan desa yang telah mereka identifikasi itu, Pemprov Jatim akan mengirimkan surat kepada lembaga atau desa agar segera mengirimkan laporan. Jika tidak, Pemprov akan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali.
“Akan kami kejar sebelum 60 hari. Kami kejar untuk membuat pertanggungjawaban,” ujarnya.
Hanya saja, Adhy tak menyebutkan apakah akan mengambil langkah tegas kepada lembaga dan desa jika tak melaporkan pertanggungjawaban keuangannya.
Editor : Fahrizal Arnas