Sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan gubernur terhadap Rancangan Perubahan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwarnai interupsi anggota Fraksi Golkar, Freddy Poernomo, Rabu (14/5/2025).
Paripurna kali ini dihadiri Wagub Emil Elestianto Dardak. Ia mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jalannya sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni sempat memanas. Hingga Freddy memilih walk out setelah terjadi perdebatan di antara keduanya.
Freddy mengatakan, harusnya pembacaan nota disampaikan langsung oleh gubernur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) 13 tahun 2018 menyebutkan, bahwa perda yang menjadi inisiasi eksekutif wajib disampaikan langsung oleh gubernur.
“Dalam Pasal 55 ayat 4, ini tidak bisa diwakilkan. Saya mengingatkan bahwa ini aturan,” ujar Freddy tegas usai melakukan interupsi di sidang paripurna.
Freddy menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Khofifah Indar Parawangsa lantaran ada kegiatan ke Ponorogo. “Harusnya, kalau berhalangan menyampaikan surat tugas berhalangan atau menerangkan sakit,” sebut Freddy.
Lebih lanjut, Freddy meminta gubernur harus menghormati aturan yang ada. Apalagi, inisiatif perda ini dari eksekutif. Yakni perda tentang BUMD dan perda tentang penyertaan modal.
“Nota penjelasan ini wajib hukumnya disampaikan gubernur. Kalau berhalangan bisa ditunjukkan (surat tugasnya),” tandas Freddy.
Freddy bukan tak memaklumi jika dalam perda bisa diwakilkan wagub sepanjang ada keterangan resmi bahwa gubernur tidak bisa hadir karena alasan tertentu. “Tapi ini aturan. Saya mengingatkan jika ini aturan,” tambahnya.
Sembari bergegas meninggalkan Lokasi paripurna, ia menunjukkan bahwa dalam rundown yang disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) tersebut tidak boleh diwakilkan. “Ini tidak bisa diwakilkan,” sebut Freddy sambil menunjukkan rundown.
Editor : Fahrizal Arnas
