Poso, MCI News – Bupati Poso, Verna Inkiriwang, resmi menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi yang melanda Negeri Seribu Megalith ini, Minggu (17/8/2025), bertepatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Keputusan tersebut juga ditembuskan kepada kepala BNPB di Jakarta, gubernur Sulawesi Tengah, hingga pimpinan DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Dengan penetapan ini, upaya penanganan bencana diharapkan lebih cepat, sistematis, dan menyeluruh.
Bupati menetapkan status tersebut di tiga kecamatan, yakni Poso Pesisir, Poso Pesisir Utara, dan Poso Pesisir Selatan. Keputusan itu tertuang dalam SK Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0000/2025 yang ditandatangani pada Senin (18/8/2025).
Status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari, mulai 18-31 Agustus 2025, menyusul gempa bermagnitudo 5,8 yang mengguncang kawasan Poso Pesisir dan sekitarnya. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, dan kerugian materiel yang cukup besar.
“Penanggulangan bencana membutuhkan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Karena itu, status darurat ini penting agar semua instansi terkait dapat segera melakukan tindakan penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan,” ujar Verna Inkiriwang dalam keterangan resminya.
Dalam keputusan itu, sambung Verna Inkiriwang, pemerintah daerah bersama BPBD, TNI-Polri, serta masyarakat diminta berkoordinasi menangani dampak bencana.
"Anggaran penanggulangan ditanggung oleh APBD Kabupaten Poso, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBN, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat," imbuhnya.
Gempa Poso memicu respons cepat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Fokus utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan dukungan pemulihan psikologis atau trauma healing bagi warga terdampak.
Sebagai informasi, gempa utama Poso berkekuatan magnitudo 6,0 masih disusul gempa susulan. Getaran disertai suara gemuruh memicu kepanikan warga, mengingatkan pada gempa tiga minggu sebelumnya.
Editor : Yasmin Fitrida Diat
