Surabaya, MCI News - Perayaan Hari Buruh Nasional menjadi momentum 10 ribu buruh melakukan aksi mass ke kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansah, Kamis, 1 Mei 2025. Kali ini, massa buruh membawa sejumlah isu setrategis seperti pengawasan terkiat penghapusan pajak kendaraan bermotor. Serta pengawasan ijazah sekolah yang tengah menjadi sorotan publik.
Wakil Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KFPI) Jawa Timur Nuruddin Hidayat menegaskan, sekitar 10 ribu buruh siap melakukan aksi. Mereka berasal dari berbagai organisasi buruh di Jawa Timur. “Estimasi 10 ribu massa buruh memperiapkan massa dari frontage road Jl A Yani dan Kejaksaan Tinggi Jatim,” tegas Nuruddin, Rabu 30 April 2025.
Baca juga: Jelang Hari Buruh, DPRD Surabaya Gaungkan Kesetaraan dan Ketaatan Aturan
Lanjut Nuruddin sejumlah tuntutan dilakukan, antarain persoalan upah minimum regional (UMR), persoalan penahanan ijazah, serta usulan dari massa buruh untuk penghapusan pajak dan denda pajak. “Saat covid lalu, buruh terkena imbasnya. Karena itu, banyak yang tidak mampu membayar pajak. Karena itu kami menuntut penghapusan pajak dan denda hingga tahun 2025.
Sementara itu, Mau Day tahun 2025 Federasi serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Sidoarjo akan menggelar aksi bersama serikat pekerja/serikat buruh se jawa timur ke Kantor Gubernur Jawa Timur.
Baca juga: Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Berbasis AI Gunakan Gambar Gubernur Khofifah
Terpisah Achmad Chikam Sekretaris FSPMI PC Sidoarjo menyampaikan, pihaknya mengerahkan kurang lebih 1.000 anggota melakukan aksi dengan titik kumpul di Alun-Alun Sidoarjo sekitar pukul 08.00.
“Sebelum berangkat ke Surabaya, FSPMI Sidoarjo akan menyampaikan aspirasinya terlebih dahulu di kantor Pemerintah Babupaten Sidoarjo.
Baca juga: Gubernur Khofifah Gelontorkan 6.846 Beasiswa S1 sampai S3 selama Enam Tahun
“FSPMI Sidoarjo menyampaikan tuntuan pendidikan. Kami meminta Pemkab Sidoarjo untuk mengeluarkan perda terkait pendidikan gratis bagi anak buruh yang masuk sekolah menengah pertama (smp) dengan kuota sebesar 5%, yang mana pemerintah provinsi Jawa Timur sebelumnya telah mengeluarkan regulasi khusus bagi anak buruh dapat masuk sma/smk negeri melalui jalur afirmasi anak buruh
“Agar Pemprov Jawa Timur menambah kuota jalur afirmasi anak buruh yang sebelumnya hanya sebesar 5% menjadi 15,” tegas Achmad Chikam.
Editor : Faaz Elbaraq