Surabaya, MCI News - Anggota DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyuarakan keprihatinannya atas maraknya tambang ilegal yang belakangan dikeluhkan warga di daerah pemilihannya, yakni Pasuruan-Probolinggo.
Menurut Multazam, aktivitas tambang tanpa izin ini telah menimbulkan keresahan mendalam di masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan, keberadaan tambang-tambang ilegal justru dianggap menambah beban warga.
Baca juga: Banjir Pasuruan Kian Mengkhawatirkan, Legislator Desak Gubernur Lakukan Langkah Konkret
“Saya menerima laporan langsung dari masyarakat. Mereka resah dengan adanya tambang ilegal yang justru lebih banyak menimbulkan masalah,” ungkapnya, Senin (14/7/2025).
Dari berbagai pengaduan yang ia terima, warga menilai tambang-tambang tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata. Sebaliknya, dampak negatifnya justru semakin terasa, mulai dari kerusakan lingkungan, debu yang mengganggu, infrastruktur jalan yang rusak, hingga terganggunya kegiatan pertanian.
“Warga menilai, tidak ada sisi positif dari tambang ilegal itu. Yang ada hanya kerugian,” ujar politisi PKB itu dengan nada tegas.
Melihat kondisi ini, Multazam mendesak agar Gubernur Jawa Timur beserta aparat penegak hukum segera turun tangan. Ia bahkan mengusulkan agar Pemprov membentuk satuan tugas khusus untuk menangani tambang ilegal.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Gubernur harus hadir. Penertiban perlu dilakukan, bahkan jika perlu, bentuk Satgas Tambang Ilegal,” tegasnya lagi.
Ia juga menekankan bahwa praktik tambang ilegal bukan hanya merugikan warga secara langsung, tetapi juga merugikan negara karena potensi pendapatan dari sektor ini tak masuk ke kas daerah.
Baca juga: DPRD Jatim Restui Tambah Penyertaan Modal BUMD Jika Rencana Bisnis Jelas
“Yang diuntungkan hanya sekelompok orang. Sementara rakyat dan negara yang menanggung kerugiannya,” jelasnya.
Selain mendesak penertiban, Multazam juga menyoroti soal perizinan tambang yang kerap kali dianggap terlalu rumit dan tidak ramah masyarakat. Menurutnya, banyak warga yang sebenarnya berniat mengurus izin resmi, namun terhambat oleh birokrasi yang panjang dan membingungkan.
“Kadang masyarakat sudah niat mau urus izin, tapi prosesnya berbelit-belit. Sampai tambangnya selesai, izinnya belum juga keluar,” ucapnya.
Ia mendorong Pemprov untuk memperbaiki sistem perizinan dan secara aktif mensosialisasikan prosedurnya ke masyarakat. Menurutnya, perizinan yang transparan dan efisien akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan.
Baca juga: Anggota Fraksi Golkar Jatim Walk Out dari Paripurna tentang BUMD, Ini Alasannya
“Perizinan harus dibuat mudah dan jelas. Jangan sampai rakyat frustrasi hanya karena ingin patuh hukum,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Multazam menyerukan agar Gubernur Jawa Timur segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan, termasuk aspek perpajakannya.
“Jika tata kelola perizinan dan pajak pertambangan bisa dibenahi dengan baik, manfaatnya akan kembali ke daerah, baik ke pemerintah provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya.
Editor : Fahrizal Arnas