Surabaya, MCI News - Masalah banjir yang terus berulang di Kabupaten Pasuruan kembali menjadi perhatian publik. Kondisi ini memicu keprihatinan dari para anggota DPRD Jawa Timur, yang mendesak Gubernur Jatim untuk mengambil langkah nyata dan tidak hanya hadir saat bencana sudah terjadi.
Anggota DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menyampaikan bahwa penanganan banjir seharusnya tidak dilakukan secara reaktif. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi bertindak secara sistematis dan menyeluruh.
“Banjir di Pasuruan bukan hal baru. Ini masalah serius yang tidak bisa dibiarkan terus menerus. Gubernur harus turun tangan, bukan hanya hadir saat banjir melanda,” tegas Dzikri.
Ia menekankan pentingnya langkah preventif sebelum musim hujan tiba. Salah satu solusi strategis yang ditawarkannya adalah normalisasi sungai-sungai besar yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kerap menjadi biang banjir.
“Masih ada waktu sebelum musim hujan datang. Pemerintah provinsi seharusnya memanfaatkannya untuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Pasuruan yang menjadi wewenangnya,” jelasnya.
Beberapa sungai yang disebut rawan menyebabkan banjir di antaranya Sungai Rejoso, Pekalen, Welang, Gembong, Petung, dan Baong. Keenam sungai ini kerap meluap saat intensitas hujan tinggi, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
“Sungai-sungai ini selalu menjadi ancaman ketika musim hujan tiba. Maka dari itu, tindakan pencegahan jauh lebih bijak daripada menunggu bencana terjadi,” ujarnya.
Dzikri juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Jawa Timur tengah membahas Perubahan APBD 2025. Ia mendorong agar momentum ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup bagi program normalisasi sungai, khususnya di wilayah Pasuruan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan banjir datang dan pergi tanpa solusi nyata. Anggaran harus diarahkan pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi akar masalah,” tutupnya.
Editor : Fahrizal Arnas
