Mojokerto, MCI News - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengincar program Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan pembangunan sekolah rakyat bagi anak-anak dari kalangan kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Keinginan Khofifah itu dikemukakan saat menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Rapat Paripurna Penyampaian Visi & Misi Wali Kota 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu 5 Maret 2025.
"Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kabupaten/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya, kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect, karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” tutur dia.
Gubernur Khofifah meminta Wali Kota Mojokerto untuk ikut menyiapkan program pemerintah pusat, yakni sekolah rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf agar menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem. Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah (drop out), serta menguati pembentukan karakternya.
“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar,” kata Khofifah.
Dengan konsep boarding school, Khofifah meyakini bisa menyerap tenaga kerja pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
"Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, bisa mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tersebut, termasuk menyiapkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045," kata dia.
Gubernur Khofifah bahkan audah menjadualkan rapat koordinasi dengan mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh bupati/wali kota dan kepala badan pembangunan daerah (Bappeda) se Jatim untuk membahas sekolah rakyat tersebut.
"Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden, sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Mendes, dan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi rencana detil tata ruang (RDTR) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.
Editor : Budi Setiawan
